Foto penyambutan rombongan dan acara sosialisasi Karlahut dan UU Desa dan Kelurahan.

ROKANHULU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), Undang-Undang Desa/Kelurahan, dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Convention Center Hall Masjid Agung Islamic Center Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau Kombes Pol Gidion S, S.IK didampingi Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua, S.IK, M.IK dalam konferensi pers setelah acara sosialisasi, Kamis (17/1/2019) menyampaikan bahwa terjadinya Karlahut selama ini menyebabkan Indonesia mendapat komplain dari negara tetangga, tetapi di Indonesia sendiri kita mengalami kerusakan sistem gambut yang sangat luar biasa," jelasnya.

"Karlahut di Rohul, dari data tahun 2018 turun jika dibandingkan dengan data tahun 2017, itu berarti aspek preventif (tindakan_red) cukup berhasil, kemudian pemahaman masyarakat tentang Karlahut semakin baik, kedepannya edukasi cara pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan lebih di tingkatkan lagi," kata Dirkrimsus Polda Riau kepada wartawan

Ditanya mengenai banyaknya Aparatur Desa terutama Kepala Desa yang tersangkut kasus penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD), jawab Direskrimsus Polda Riau, melihat hal ini lebih kepada personal yang bersangkutan nya, karena semua memang ada juknis tata cara pengelolaan DD itu.

"Pertanggungjawaban DD itu bersifat kolektif. Ada banyak terjadinya kasus penyelewengan DD ini, lebih didorong oleh ketidak tahuan terhadap pola pertanggungjawaban, contohnya mencoba mengakali dengan membuka rekening sendiri," bebernya.

"Laporan pengaduan tentang penyelewengan DD yang masuk sangat banyak, 17 Laporan Pengaduan sedang dalam proses dan 8 dalam penyidikan. Laporan yang masuk bisa di identifikasi, mungkin karena sentimen, bisa karena tidak tahu prosesnya atau dia tidak mendapatkan cukup jawaban dari Perangkat Desa," terang Gidion.

Gidion menghimbau kepada para Kepala Desa untuk siap secara psikis, siap secara moril kemudian siap secara leadership untuk membawa penyelenggaraan DD menjadi lebih terbuka, serta melibatkan emansipasi masyarakat dan perangkat desa.

"Yang penting dibangun adalah emansipasi, komunikasi dan tidak usah ragu, tidak usah khawatir menggunakan DD sepanjang itu digunakan untuk Rakyat banyak," pesan Gidion.

"Semua masyarakat punya hak untuk melihat dan mengawasi penggunaan DD, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana berkontribusi serta memberikan energi kepada Perangkat Desa untuk menggunakan DD lebih baik," tutup Gidion.

Hadir pada kegiatan ini Bupati Rohul, H.Sukiman,  Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, Anggota DPRD Riau Rusli Ahmad, Asisten Pidana Khusus Kajati Riau, Dandim 0313/KPR, Kapolres Rohul, Ketua DPRD Rohul, Kajari Rohul, Kepala Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kalapas Kelas IIB Pasir Pangaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Ketua LAMR Rohul, Ketua MUI Rohul, hadir juga Sekda Rohul, serta seluruh Pejabat dilingkungan Pemkab Rohul, termasuk Danramil, Kapolsek, Kades, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Acara diawali dengan penyambutan rombongan sosialisasi Karlahut dan UU Desa, Kelurahan dengan berbagai budaya yang ada di negeri seribu suluk itu dan apel bersama di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, terlihat keakraban dan acara terlaksana khidmat. (Hms/Adv).