Aditya Prahara
TEMBILAHAN
- Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti membuka Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau Musrenbang
RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020, Rabu (13/3/2019) pagi di gedung Engku
Kelana, Tembilahan.
Turut hadir dalam
Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020 kala itu, Perwakilan Kepala
Bappeda Provinsi Riau dan perwakilan Unsur Forkopimda lainnya serta
segenap jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Inhil.
Menurut Wakil Bupati, setelah
melalui proses verifikasi pada forum perangkat daerah, diperoleh usulan
anggaran pembangunan sebesar Rp. 5,7 trilyun. Sebelumnya, diungkapkan
Wakil Bupati, usulan anggaran yang didapat dari hasil Musrenbang pada
tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan maupun Forum Komunikasi Publik
adalah sebesar Rp 7 trilyun.
"Angka proyeksi
5,7 trilyun itu masih perlu dirasionalisasikan lagi melalui forum
Musrenbang RKPD. Sebab, mengacu pada tahun lalu, kekuatan keuangan
daerah hanya berada pada level 1,31 trilyun," pungkas Wakil Bupati.
Kendati
demikian, dikatakan Wakil Bupati, Rasionalisasi yang dilakukan itu
perlu memperhatikan prioritas pembangunan daerah, yang mana prioritas
Kabupaten Inhil sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Inhil
Tahun 2018-2023 difokuskan pada aspek pembangunan infrastruktur dan
ekonomi.
Disamping itu, Wakil Bupati
menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menerapkan
skema pembiayaan yang bersumber pada APBD Provinsi Riau dan APBN karena
mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Inhil yang
terbatas.
"Hal lain yang perlu diketahui,
jajaran Pemkab jangan takut dalam merealisasikan anggaran pembangunan
dengan alasan hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui konsultasi
dengan TP4D. Yang terpenting adalah pelajari dan pahami peraturan
perundang-undangan," ungkap Wakil Bupati.
Pada
kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta perhatian dari pihak
Pemerintah Provinsi Riau dalam hal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Inhil.
Menurutnya, terdapat beberapa aspek
pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Riau, seperti
perbaikan ruas jalan Nasional Bagan Jaya, Kecamatan Enok, penyediaan
sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan perkebunan kelapa dan
kepariwisataan.
"Maka dari itu, mohon kiranya
bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau. Tujuannya adalah agar
infrastruktur dan perekonomian Kabupaten Inhil dapat terangkat," kata
Wakil Bupati.
Terakhir, guna menunjang
proporsionalitas pembangunan di Kabupaten Inhil, Wakil Bupati juga
mengungkapkan aspek Sumber Daya Manusia turut menjadi titik berat
pembangunan di era kepemimpinan HM Wardan pada periode ini.
Perwakilan
Kepala Bappeda Provinsi Riau mengungkapkan, seluruh perencanaan
pembangunan merupakan upaya bersama dalam menerapkan pendekatan
pembangunan secara teknokratis dengan mempertimbangkan kapasitas
keuangan daerah. Sebab, menurutnya, keuangan daerah adalah salah satu
kunci keberhasilan pembangunan.
"Selain itu,
keberhasilan pembangunan juga bergantung pada penetapan target
pembangunan itu sendiri dan sinergitas antar pihak," jelasnya.
Dia
menambahkan, jika dicermati pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menjadi implikasi mendasar di berbagai aspek
Pemerintahan Daerah, masih terdapat tumpang tindih tugas antar sektor
dan pembiayaan pembangunan.
"Sehingga, kita dituntut untuk lebih selekif dan efektif dalam penyusunan rencana pembangunan," paparnya. (Advetorial)
Advertorial