Kepala Dinas Pendapan Daerah (Dispenda) Riau, SF Haryanto mengakui adanya ribuan kendaraan plat merah tidak bayar pajak. Sehingga mengurangi pendapatan daerah setiap tahunnya.

Apalagi jenis kendaraannya ada yang tergolong mewah. Artinya tagihan pajak per unitnya cukup besar.

Jenis kendaraan mewah itu diantaranya, Honda CR-V, Toyota Fortuner, Nissan X-Trail, Honda Freed, Mitsubishi Pajero Sport, Murano, Land Cruiser, Freelander, Harrier, Teana, Honda Civic, Serena Highway, Toyota Hilux, Toyota Camry, Toyota New Camry, Strada, New Everest, Captiva dan lainnya.

"Dikalikan saja Rp 3 hingga 5 juta, berapa itu jumlahnya. Cukup banyak. Kalau diperkirakan gambarannya ada Rp 100 miliar lebih," ungkapnya kepada Tribun di DPRD Riau.

Menurutnya, jumlah pajak untuk plat merah tersebut sudah dikurangi jumlahnya dari harga pajak umum sebanyak 0,75 persen, yang tertera dalam Peraturan Daerah (Perda).

Menurutnya, ada dua bentuk pembayaran pajak plat merah tersebut. Yakni, dibayarkan pribadi oleh pejabat yang bersangkutan, atau dibayarkan pemerintah melalui Biro Perlengkapan.

"Itu tergantung MoU pinjam pakai kendaraan tersebut. Apakah dibebankan kepada orang yang bersangkutan, atau dibayarkan oleh Biro Perlengkapan. Kalau dibebankan pada si pemakai, berarti mereka yang harus bertanggung jawab," tuturnya.

SF Haryanto mengimbau pemegang kendaraan dinas yang masih menunggak pajak, untuk segera melunasinya. Tujuannya untuk peningkatan PAD. Karena jika tetap dibiarkan, maka lama kelamaan pajaknya akan semakin menumpuk setiap tahun.

Sebelumnya Haryanto juga mengatakan, selain banyak kendaraan plat merah tidak bayar pajak, penurunan PAD juga disebabkan oleh target terlalu tinggi diberikan pemerintah kepada Dispenda, yang dinaikkan sekitar 25 persen.

Meski tidak mampu mengejarnya, namun tren pendapatan terus mengalami kenaikan setiap tahun. Seperti dari tahun 2014 ke 2015 naik sekitar 5,7 persen.

Namun untuk mengejar target 25 persen diakui Dispenda tidak mampu. Selain itu, di Indonesia, seluruh daerah juga mengalami penurunan PAD.

Tidak hanya itu, menurutnya tingkat pembelian mobil baru juga menurun saat ini. Bisa dilihat, dealer mobil banyak yang menurunkan DP sampai harga dibawah Rp 10 juta. Ini tandanya memang kondisi perekonomian menurun.

"Di tahun 2016, untuk peningkatan PAD melalui pajak kendaraan, maka Dispenda akan menerapkan pajak progresif. Dimana setiap pembelian mobil, pemilik harus mengurus balik nama. Jadi dengan biaya balik nama ini, maka PAD bisa ditingkatkan," imbuhnya.

(tribunnews.com)