Alasan Pemerintahan Presiden Jokowi Butuh Utang Rp605 Triliun
Senin, 07 Des 2015 14:45
"Kondisi 2016 meski banyak lebih optimistis dibanding 2015 tapi kita berada di kondisi global yang tidak pasti," kata Bambang saat acara Investor Gathering di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/11/2015).
Bambang menjelaskan, kondisi perekonomian global yang tidak pasti tercermin dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat (fed fund rate). Hal ini sudah di price in di pasar mata uang berbagai negara, tapi kenaikannya kemungkinan baru Desember 2015.
"Karena fed rate akan naik 200-300 bps. Kedua, perlambatan ekonomi China ini sebenarnya sudah ada polanya sejak tahun lalu tapi ekonomi di bawah 7 persen itu berat," papar Bambang.
Menurut Bambang, perlambatan ekonomi China akan jadi permanen, karena bukan hanya perlambatan tapi perubahan paradigma yang membuat perubahan struktural ekonomi China.
"Jadi akan susah ekonominya kembali tumbuh 10 persen, yang normal hanya 6-7 persen. Tetap pertumbuhan tertinggi di dunia apalagi GDPnya nomor dua di dunia. Harga komoditas belum ada tanda tanda rebound. Harga minyak sepertinya seperti itu. OPEC belum berpikir naikan harga minyak, masih berpikir tetap continue," ungkapnya.
Tidak hanya itu, yang menjadi perhatian mengapa dibutuhkan utang Rp605,3 triliun untuk pembiayaan adalah harga komoditas juga terendah terjadi di 2015. Harga minyak turun yang sejak 2014 dan titik terendahnya pada 2015.
"Jadi 2015 kurang cerah bagi ekonomi global dan dampaknya ke kita. Kita enggak bisa katakan 2016 pasti lebih prospektif dibandung 2016 meski ada potensi lebih baik kita harus tetap perhitungkan," jelasnya.
Untuk itu, Bambang menyebut pembiayaan yang dibutuhkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dirinya menjelaskan, ada tiga sumber pertumbuhan ekonomi pada 2016.
"Maka kami berpikir budget kita harus lebih ekspansif. 2016 sumber pertumbuhan kita, pertama how spending, kedua investasi swasta baik riil atau portfolio. Ini jadi PR berat kita itu kenapa pak menko rajin keluarkan paket kebikakan karena tujuan dekatnya investasi dan ketiga menjaga daya beli masyarakat. Karena harus dijaga stabil kisaran 5 persen," tukasnya.
(okezone.com) Ekbis
Budaya Indonesia Masuk Ruang Digital, Ini yang Terjadi di Museum Nasional
JAKARTA - Pemerintah bersama sejumlah pihak swasta dan platform digital menghadirkan pameran serta aktivasi karakter kreatif yang terinspirasi budaya Indonesia di Museum Nasional Indone
Pasca Kecelakaan, Bos Danantara Tegaskan Evaluasi Total Sistem Keselamatan Kereta
JAKARTA â€" Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas tragedi kecelakaan yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pad
Purbaya Akan Tanggung 100 Persen PPN Avtur
JAKARTA â€" Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian tiket pesawat
Tembus Sistem Pertahanan AS, Jet Tempur Jadul F-5 Iran Bom Pangkalan Udara Kuwait
JAKARTA â€" Sebuah laporan mengklaim bahwa jet tempur lawas F-5 Angkatan Udara Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara AS dan mengebom pangkalan militer Camp Buehring di Kuwait dalam peran
Iran Ajukan Proposal kepada AS untuk Buka Selat Hormuz, Akhiri Perang
JAKARTA - Iran telah mengajukan proposal baru kepada Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri perang, dengan menunda negosiasi nuklir ke tahap selanjutnya. Proposal