Malian Gazali

TEMBILAHAN - Bupati bumi hamparan kelapa dunia Kabupaten Indragiri Hilir  (Inhil) HM Wardan diminta untuk tidak lagi  menggaungkan kelapa. Hal itu dikarenakan turunnya anggaran untuk perbaikan dan penanganan persoalan kelapa, seperti yang terlihat dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Seperti yang diungkapkan Malian Gazali anggota DPRD Inhil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), baru-baru ini. Dijelaskannya, selama dalam banyak kesempatan selalu di dengungkan kelapa akan dijadikan sebagai ikon kabupaten Inhil.

Prakteknya menurut Politisi muda PPP itu, slogan dan kebijakan yang dibuat tidak sejalan. Salah satu contoh adalah dana pembangunan dan normalisasi  tanggul yang disampaikan di KUA PPAS tahun 2016 yang mengalami penurunan  mencapai 50 persen lebih dari tahun sebelumnya.

Pada tahun sebelumnya anggaran yang dialokasikan sekitar 26 milyar, tapi usulan dalam KUA PPAS, hanya sekitar 10 milyar lebih. Padahal kelapa adalah urat nadi dan penggerak perekonomian masyarakat Inhil.

"Saat ini persoalan utama yang menimpa perkebunan Inhil adalah intrusi air laut. Dimana banyak perkebunan warga yang rusak, akibat air asin yang masuk ke lahan perkebunan petani. Meskinya kalau kita komit untuk menjadikan Inhil ikon kelapa, harus juga didukung anggaran yang cukup," ujar Ketua Fraksi PPP tersebut.

Ketika disinggung penurunan anggaran tanggul, dikarenakan tidak mampunya SKPD melaksanakan kegiatan secara optimal tidak dibantah Malian. Maunya, Bupati sebagai pengambil kebijakan utama harus mengintruksikan bawahannya untuk bekerja keras, hingga silpa tidak besar.

"Kalau memang tidak mampu ya diganti saja Kadisnya. Jangan sampai gara ketidakmampuan SKPD, program prioritas Inhil tidak berjalan. Pada gilirannya masyarakat yang jadi korban," pungkas Malian. (dit)