Anggota DPR RI Komisi VII, Nazaruddin Kiemas, mengatakan hingga saat ini masih terdapat lahan milik masyarakat yang belum diberikan ganti rugi. Bahkan, ganti rugi tersebut sudah mandek hingga 10 tahun.

"Cost recovery itu tidak pernah disinggung ganti rugi tanah. Misal di Chevron, sudah 10 tahun. Ini masyarakat sudah 10 tahun menderita. Tanah dipakai 10 tahun tidak diganti rugi. Dulu saya ke BP Migas, ga ada yang mengurusi," ujar Nazaruddin di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Menanggapi hal itu, Ketua SKK Migas Amien Sunaryadi belum dapat memastikan kapan SKK Migas akan memberikan ganti rudy. Pasalnya, keputusan ganti rugi tersebut harus dilihat dari aspek kemampuan pembiayaan SKK Migas. "Tanggung jawabnya ada di saya di SKK Migas, keputusan harus dilihat case by case," ujarnya singkat.

Sekadar informasi, Komisi VII DPR RI menuntun ganti rugi lahan ini perlu ditimbang kembali agar tidak ada yang dirugikan. Pertimbangan harga tanah yang berbeda pun juga perlu ditinjau kembali mengingat peningkatan harga jual tanah yang sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir.