Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo menyatakan, berdasarkan surat ketetapan bersama (SKB) tiga Menteri, ditegaskan, sebaiknya dana desa digunakan untuk tiga hal, yakni sarana (infrastruktur desa), pemberdayaan masyarakat dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, peraturan tiga Menteri juga menjelaskan untuk dapat dilakukan secara swakelola, menggunakan bahan baku atau material setempat, dan sejauh mungkin menggunakan tenaga kerja setempat atau padat karya.

"Contoh pada 2015 Rp280 juta diterima tiap desa. Kalau digunakan untuk empat proyek yang padat karya, berati masing-masing proyek Rp70 juta. Nanti Rp20 juta untuk tenaga kerja, Rp50 juta untuk sarana prasarana dengan menggunakan bayan baku setempat," kata Boediarso di Hotel Aston, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Menurutnya, hal tersebut dapat menggerakkan potensi ekonomi desa yang sangat besar. Terlebih, jika setiap proyek menyerap tenaga kerja hingga puluhan orang.

"Kalau satu proyek ada 40 tenaga kerja. Berarti dalam 4 proyek dapat menyerap 160 tenaga kerja dengan dana desa tadi. Ada 74.093 desa di kali 160 berapa juta tenaga kerja yang bisa diserap," jelas dia.

Dia juga menjelaskan, potensi pendorong ekonomi berkat dana desa dapat terealisasi dengan upah untuk tenaga kerja tersebut yang diperkirakan sekira Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per harinya.

"Pada 2016 tiap desa terima Rp628 juta. Bayangkan kalau Rp280 juta saja seperti itu, berarti kalau Rp600 juta lebih hampir tiga kali lipat. Kalau dana tadi dimanfaatkan secara optimal potensi menggerakkan penyerapan tenaga kerja berarti mengurangi pengangguran. Dengan menerima penghasilan maka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya kemiskinan terentaskan," tandas dia.