"Sekarang ini harga pasar masih ada Rp40 ribu - Rp50 ribu perliter, tapi kemarin tiba-tiba naik jadi Rp150 ribu, dan akhirnya masyarakat dan mahasiswa datang ke DPR Papua untuk demo," ujarnya di Jayapura, Kamis (10/12/2015).

Ia pun mengaku bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan menurut dia hal tersebut betul adanya.

"Kami sudah berangkat ke Wamena dan Lanny Jaya, kami sudah ambil data-data. Dan kami sudah sepakati bahwa siapapun yang bermain dalam penentuan harga ini kami akan turun langsung ke lapangan dan kami siap untuk cabut izinnya," katanya.

Nikius pun menegaskan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan peredaran BBM di kawasan pegunungan, terutama menjelang momen Natal 2015 dan Tahun Baru 2016.

"Dalam Desember ini kami akan terus kawal karena biasanya pedagang suka-suka menetapkan harga jual BBM, kami akan kejar oknum tersebut. Sampai sekarang masih ada harga yang Rp150 ribu itu, dan kami sudah tahu jawabannya dan kami akan tindak lanjuti," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Papua Derd Tabuni meminta kepada pihak Pertamina untuk menaikkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk kawasan pegunungan tengah Papua.

"Kami berharap kepada Pertamina, kuota untuk pegunungan tengah harus naik. Saat ini jatahnya hanya 600 KL perbulan untuk ke Wamena. Dari situ dia suplai lagi ke beberapa daerah di pegunungan," ujarnya.

Menurutnya, kini di beberapa kabupaten pegunungan tengah, harga BBM sudah melebihi dari batas normal, karenanya instansi terkait harus bisa bertindak tegas agar masyarakat tidak dirugikan.

"Untuk menghindari pencurian BBM, dinas terkait harus tingkatkan fungsi kontrol, tidak perlu harganya harus naik. Seperti kemarin jangan sampai terjadi lagi harga BBM Rp150 ribu perliter, harga normal harus kembali ke Rp25 ribu perliter," kata Tabuni. Budi Suyanto.