Dewan Pengarah Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Emil Salim mengatakan, keputusan mempertahankan atau melepaskan Freeport di Indoneaia dapat dilihat dari keuntungan perjanjian yang disepakati. Pasalnya, selama ini peran Freeport belum terlalu besar khususnya bagi masayarakt Papua.

"Kalau menguntungkan buat kita, kita lebih banyak peroleh manfaat, rakyat dipekerjakan, jangan berpikir seperti itu. Freeport kan mengambil bahan baku di Papua, mestinya processing smelter di Papua juga, bukan di Gresik. Menjadi agen development growth, jadi pusat penggerak pembangunan daerah," kata dia di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Oleh sebab itu, Mantan Menteri Perhubungan ini menyatakan, Freeport perlu dijadikan penggerak pembangunan daerah. Sehingga, sumber daya alam yang hilang dapat digantikan dengan sumber daya otak.

"Bergantung syarat-syarat yang menguntungkan kita atau tidak. Jangan anggap harus tetap (di sini), tapi yang penting kekayaan alam kita harus menguntungkan rakyat kita, terutama Papua," jelasnya.

Selama ini, Emil merasa Freeport belum memberikan keuntungan yang banyak bagi Indonesia khususnya Papua. Terlebih tidak ada transparansi jumlah masyarakat setempat yang sudah dipekerjakan oleh perusahaan asal Amerika tersebut.

"Selama 40 tahun kenapa tak ada smelter? Berapa banyak yang dilatih jadi insinyur pemuda-pemuda Papua itu. Apa itu menguntungkan?" tandas dia.

"Jangan pikir Freeport keluar dulu, yang penting pikir bagaimana dia lebih menguntungkan Indonesia. Kalau lebih menguntungkan, itu titik tolak kita bukan mengusir, tapi menarik sebanyak mungkin manfaat," tambah dia.