Pengamat Politik Pangan Andi Sinulingga mengungkapkan pemerintah belum transparan terhadap rencana impor beras. Dia mencurigai keputusan pemerintah mengimpor hanya demi memfasilitasi bisnis pengusaha importir.

"Sekarang kita tidak tahu, bener tidak impor ini sudah pasti. Sebenarnya, impor ini untuk memenuhi kebutuhan pasar atau semata-mata untuk kepentingan importir di lokal. Nah ini kan hal kayak gini harus dibuka," tegasnya dalam diskusi Senator Kita yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/10).

Dia juga menyoroti kevalidan data milik pemerintah. Pasalnya, data dari Badan Pusat Statistik dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbeda. Berdasarkan data BPS, per orang membutuhkan sekitar 130 Kilogram (Kg) per tahun. Tetapi pemerintah malah membuat hitungan sendiri dan mengatakan kebutuhan per tahun satu orang 114 Kg beras.

Selain masalah beras, pemberian subsidi pupuk turut dianggap belum tepat sasaran. Dana sebesar Rp 30 triliun tersebut disalurkan tetapi sebagian menguap digunakan oleh petani yang mampu.

Andi menilai, pemerintah harus lekas melakukan perbaikan data. Sebab, tanpa ada data yang tepat, segala inisiatif dan kebijakan dibuat belum tentu menjadi solusi dalam permasalahan paling mendasar.

"Kenapa tidak tepat sasaran? Belum kita bicarakan data, kita bicara data dari dulu data siapa yang mau kita pakai karena masih tidak jelas," tutupnya. (merdeka.com)
Ekbis