Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Darussalam, mengatakan angka 63 persen itu pun masih dalam konteks kepatuhan menyampaikan SPT belum dilihat lebih dalam lagi terkait dengan kebenaran materi SPT nya.

"Sehingga setelah tax amnesty mari dimulai dengan babak baru hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak berdasarkan saling percaya, saling memahami, dan saling terbuka," kata dia kepada Okezone di Jakarta.

Menurutnya, tiga prinsip tersebut yang sekarang dikembangkan oleh banyak negara agar masyarakatnya mau membayar pajak. Dia melanjutkan, saat ini pajak menyumbang 88 persen penerimaan negara kita.

"Sehingga ke depan pajak seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Selama ini pajak belum menjadi fokus pemerintah seolah-olah uang pajak turun dari langit," tukas dia.

Sekadar informasi, dalam draf rancangan undang-undang (RUU) pengampunan nasional, yang di dalamnya ada pengampunan pajak (tax amnesty), ada tiga kasus yang tidak bisa diampuni yakni human trafficking, terorisme dan narkoba.

DJP memandang kasus tindak pidana korupsi tidak termasuk ketiga golongan tersebut. Dengan kata lain, para pelaku koruptor masih dapat tax amnesty.