Pasalnya, sesuai perundang-undangan yang berlaku, subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu.

"Ternyata pelanggan 900 VA itu 70 persennya masyarakat yang mampu. Itu kan sebaiknya tidak subsidi, kita minta sebaiknya migrasi ke 1.300 VA," kata Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM Jarman seusai sosialisasi pagi di Kantor Ditjen Kelistrikan Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Jarman menuturkan, saat ini PT PLN (Persero) tengah mencocokkan data pelanggan dengan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menerapkan pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat mampu.

Menurut dia, data TNP2K yang mencakup masyarakat rentan miskin sangat berbeda dengan data PLN yang berisi data pelanggan listrik.

"Data pelanggan kan bisa saja satu orang punya tiga rumah. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu, mungkin karena mengontrak jadi dia tidak punya data pelanggan. Ini yang kita cocokkan," katanya.

Jarman mengatakan, pencocokan data memerlukan waktu sekitar empat hingga lima bulan karena perlu penyisiran satu per satu dari sekitar 20 juta pelanggan listrik 900 VA.