Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan, keputusan ratas tersebut merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Jokowi memberikan waktu sekira enam bulan untuk menyisir data penikmat listrik subsidi dengan daya 450 VA dan 900 VA guna meyakinkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

Dengan demikian, pencabutan subsidi listrik bagi 23 juta pelanggan listrik rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA tidak layak mendapatkan subsidi kemungkinan besar tertunda. Antara data pelanggan listrik PLN dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai penduduk miskin harus sinkron.

"Antara data pelanggan PLN dengan data TNP2K karena harus nyambung antara penduduk miskin dengan data pelanggan. Dalam waktu enam bulan lah harus selesai," ucap Sudirman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Selama ini, pelanggan listrik terpasang berdaya 450 VA dan 900 VA yang tercatat di PLN berjumlah 45 juta orang, dengan perkiraan pelanggan 450 VA saja berjumlah 22 juta orang. Akan tetapi, kenyataannya data penduduk termiskin di Indonesia hanya berjumlah 15 juta.

Perlu penyisiran ulang mengenai pelanggan listrik subsidi tersebut. "Memang ada hal yang mesti direkonsiliasi. Oleh presiden yakinkan dulu datanya akurat baru pikirkan kebijakan," tegas dia.

Kendati demikian, Sudirman mengaku masih belum bisa memutuskan kebijakan selanjutnya untuk pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA yang seharusnya tidak menggunakan listrik dengan daya tersebut.

"Ya itu nanti next step situasinya seperti apa? Kalau nanti enggak tepat tapi ternyata betul-betul miskin mau bagaimana. Tapi ini proses yang baik, satu ketika kita akan punya data yang kuat atas kebijakan ini," imbuhnya.

‎Menurutnya, penyisiran data penikmat subsidi listrik itu membutuhkan waktu lama karena pihaknya harus terjun ke lapangan untuk melihat langsung siapa yang selama ini sebenarnya menikmati subsidi listrik. "‎Enggak bisa di-sample. Betul-betul melihat keadaan mereka, rumah mereka bagaimana, keluarga mereka bagaimana," tukasnya.