"Kalau benar mereka berpihak kepada asing patut dipertanyakan, nasionalisme mereka. Sebab pada hakikatnya, perusahaan itu bergerak untuk memaksimalkan keuntungan dan nilai saham para pemegang sahamnya, dan meningkatkan kesejahteraan untuk karyawannya. BUMN pemegang sahamnya negara alias milik rakyat jadi tidak masuk akal kalau dia (Pertamina) mementingkan asing," ujar Anggota Komisi VI DPR, Mohammad Hekal di Jakarta, Minggu (25/10).

Menurut dia, saat ini Pertamina merupakan BUMN terbesar dalam pengembangan industri hulu dan hilir migas di Indonesia. Apalagi, tugas BUMN merupakan salah satu agen pembangunan. Untuk itu, sangat disayangkan apabila Pertamina lebih pilih kerja sama dengan perusahaan asing.

"Apalagi BUMN punya misi menguasai bidang-bidang yg menyangkut hajat hidup orang banyak," jelas dia.

Dia menegaskan keterlibatan asing memang tidak dilarang. Namun, lanjut dia, Pertamina harus bisa memanfaatkan dan memprioritaskan perusahaan dalam negeri.

"Jika tidak ada wajar, tentu berprinsip bahwa itu memang dibutuhkan dan minimal sama-sama diuntungkan atau nilai keuntungan yang didapat pihak asing tersebut wajar dan sesuai dengan kebutuhan Pertamina terhadap pihak asing tersebut," tutup dia. (merdeka.com)