internet

PEKANBARU - Melambatnya roda pembangunan Riau akibat lambannya gerakan seorang mantan wakil gubenur riau Andi Rachman selaku pemimpin di Riau yang manjabat Plt Gubernur Riau, parahnya lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Riau diperkirakan baru bisa dijalankan pada Bulan November karena masih dalam pembahasan hingga 12 Oktober 2015, kemudian disahkan serta menunggu verifikasi juga dua minggu dari Kementrian Dalam Negeri.

Anggota Badan Musyawarah DPRD Riau, Asri Auzar di Pekanbaru, beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa jadwal yang telah tersusun oleh pihak DPRD 5-12 Oktober sudah akan selesai pembahasan ini. Namun ini tergantung juga dengan kinerja Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Raiu, Pungasnya.

"Waktunya sebulan lagi, diverifikasi ke Kementri dalam negeri, turun dua minggu setelah itu, ya di bulan November lah bisa berjalan. Mudah-mudahan programnya bidang-bidang yang bisa dikerjakan dalam jangka pendek saja," tutur Politisi Demokrat ini.

Namun pihaknya dari banmus menegaskan hanya merencanakan saja dan belum bisa juga diselesaikan pada tanggal itu. Apalagi, lanjutnya, DPRD hanya bersifat menunggu TAPD, kalau tidak datang apa yg mau dibahas seperti tanggal 01 Oktober 2015  yang tidak ada digelar rapat anggaran.

Anggota Banggar, Mansyur HS menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang jadwal pengesahan APBDP paling lambatnya selama tiga bulan sebelum tahun berakhir. Artinya harus disahkan sebelum 30 Oktober.

Namun dalam peraturan itu tidak ada sanksi hukum kalau lambat disahkan, paing cuma pengurangan dana dari pemerintah pusat. Hal ini sama juga dengan serapan rendah yang tidak ada sanksinya.

"Harusnya masuk di bulan juli dan disahkan Agustus. Tapi ini kita dapat di bulan September sehingga ada waktu pelaksanaan APBD. Sekarang kondisinya repot, dibahas cepat salah, dibahas lambat juga salah," ujarnya.

Dia mengatakan banmus hanya menjadwalkan, namun dinamika yang terjadi luar biasa dalam pembahasan. Sudah rapat dua kali tiga kali tapi tidak ada keputusan juga, jadi diminta banmus mengagendakan ulang saja.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman yang juga pimpinan banggar menyampaikan kepada spiritriau.com bahwa pimpinan dan anggota melakukan konsultasi dulu dengan Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan DPRD DKI Jakarta.

" Anggota dewan banyak yang baru, dan ingin aman agar jangan sampai terjadi pelanggaran dalam penyusunan APBD, " pungkasnya. (RIL)