Vice President PT Asurasi Jiwa Manulife Indonesia, Karjadi P mengakui pusing dengan adanya beberapa jaminan sosial versi BPJS Ketenagakerjaan. Jika dihitung-hitung, maka perusahaan harus mengeluarkan sekira 9,7 persen setiap bulannya.

"Pengusaha harus membayar JHT sebesar 3,7 persen sebagai pemberi kerja, kemudian harus membayar JP 2 persen. Di luar jaminan BPJS Ketenagakerjaan harus membayar BPJS kesehatan pekerja 4 persen. Jika ditotal, perusahan harus membayar 9,7 persen. Artinya, bagaiamana cara membayar BPJS yang belum ada satu ketentuan," ujar Karjadi, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Menurutnya, logikanya setiap orang ingin mengikuti satu program. Namun, belum selesai satu urusan BPJS Kesehatan, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan sehingga membuat pusing.

"Formulir BPJS Ketenagakerjaan itu beda dengan BPJS Kesehatan, kemudian BPJS ketenagakerjaan dibagi beberapa. JHT belum, sekarang sudah ada JP. Itu buat saya pusing,"ujarnya.

Menurut Karjadi, jika jaminan pensiun dari DPLK, ketika pensiun sudah bisa langsung mencairkan dana pensiunnya. Jika dibandingkan dengan JP versi BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun bisa diambil ketika usia 56 tahun.

"Makanya kita maunya kan jadi satu yah. DPLK cair saat pensiun. Kalau JP kapan manfaatnya bisa dibayarkan. Misalnya saya pensiun saya ambil JP waktu usia 56 tahun," tuturnya.