BENGKALIS-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bengkalis tahun 2016, saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD Bengkalis melalui komisi-komisi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). RAPBD 2016 dengan besaran Rp 5 trilyun lebih akan disahkan setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) tanggal 09 Desember.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi SHI ketika dikonfirmasi soal pembahasan RAPBD 2016 mengakui kalau pembahasan melalui hearing (dengar pendapat,red) antara komisi-komisi dengan mitra kerja mereka yaitu SKPD sudah berjalan sejak seminggu lalu. Pembahasan di komisi dengan SKPD dititikberatkan pada program skala prioritas tahun 2016 yang akan dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan.

"Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Platfon Pengajuan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2016 sudah berjalan sejak minggu lalu. Saat ini kawan-kawan di komisi hampir tiap hari melaksanakan hearing dengan para pimpinan SKPD membahas program kerja tahun depan. Target kita selambatnya RAPBD 2016 disahkan pertengahan Desember atau setelah pilkada dilaksanakan,"ungkap Zulhelmi, Selasa (24/11/2015).

Politisi muda PKS ini menambahkan, setelah pembahasan ditingkat komisi akan dilanjutkan ditingkat badan anggaran (banggar) untuk dilakukan finalisasi, sebelum dilakukan paripurna pengesahan RAPBD. "Mudah-mudahan akhir November ini pembahasan ditingkat komisi selesai, dan dilanjutkan ke banggar sebelum disahkan,"pungkas Zulhelmi.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Bengkalis Hendri HS SAg membenarkan kalau saat ini tengah berlangsung pembahasan KUA-PPAS RAPBD secara intens diseluruh komisi. Untuk komisi II yang membidangi pembangunan daerah, telah melaksanakan haring dengan sejumlah SKPD. Ada beberapa persoalan atau program yang dinilai krusial untuk dilakukan pembahasan, terutama yang menyangkut masalah kegiatan fisik.

Dijelaskan politisi Partai Golkar tersebut, persoalan infrastruktur menjadi pembahasan urgen dalam hearing dengan SKPD, seperti jalan poros, jalan lingkungan, drainase, turap pemecah gelombang serta kegiatan fisik yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Untuk kegiatan fisik yang dibahas semuanya adalah kegiatan regular, tidak proyek tahun jamak atau multiyears (My).

"Saat melaksanakan hearing kita akan gali program-program yang menjadi skala prioritas dari SKPD bersangkutan.SKPD dalam mengusulkan program juga kita minta yang riil, bukan program yang muluk-muluk serta tidak ada berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan KUA-PPAS kita di komisi II akan seselektif mungkin,"kata Hendri.

Disinggung tentang proyek My yang akan berakhir akhir Desember, Hendri menyebutkan bahwa pembayaran atau terminj proyek My kita sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum harus sesuai dengan volume serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Jadi proyek My tidak dibahas dalam KUA-PPAS RAPBD 2016, dan tidak ada lanjutan pada tahun 2016 apabila proyek My itu belum selesai,"tukas Hendri.(Sup)