Rencana Stimulus Diskon Tarif Listrik 50 Persen Jelang Akhir 2025

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 06 Agu 2025 16:34

okezone.com

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengevaluasi efektivitas dari stimulus pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat, sehingga belum bisa memastikan pemberian diskon tarif listrik untuk kuartal III dan IV tahun 2025.

“Diskon listrik itu kan di kuartal I, ya. Kuartal II tidak ada, karena kami masih monitoring efektivitasnya. Diskon listrik itu besar, paket stimulusnya itu besar,” ucap Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Riznaldi Akbar ketika ditemui di sela-sela International Battery Summit di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Saat ini, pemerintah masih dalam proses pembayaran kompensasi diskon tarif listrik pada kuartal I ke PLN. Proses inilah, kata dia, yang sedang dievaluasi oleh pemerintah.

Meskipun demikian, dia tidak menutup kemungkinan ihwal adanya diskon tarif listrik yang akan diberikan oleh pemerintah sebagai paket stimulus ekonomi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Itu (pemberian diskon tarif listrik pada Natal dan tahun baru) masih dalam proses pembahasan. Setiap Rupiah yang kami keluarkan harus efektif,” ucapnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan tingginya kemungkinan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) untuk kuartal tiga dan kuartal empat tahun 2025 dilakukan, sebab penyaluran BSU pada kuartal II berjalan dengan efektif.

“BSU kelihatannya lanjut karena kita lihat efektif pelaksanaannya. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV,” ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni�"Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/6), menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi. Demikian dilansir Antara.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahap awal perancangan, BSU masih menimbulkan pertanyaan terkait sasaran penerima karena pengalaman sebelumnya saat pandemi COVID-19, data penerima masih perlu dibersihkan.***(Okezone.com)

Sumber: okezone.com

Ekbis

Berita Terkait

Selasa, 21 Apr 2026 09:00

PWI Pusat Serahkan Uang Duka kepada Keluarga Almarhum Zulmansyah Sekedang

Pekanbaru-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerahkan uang duka cita kepada keluarga almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, sebagai bentuk kepedulian dan pengho

Senin, 20 Apr 2026 21:09

Dasco Pimpin Langsung Raker Bersama Pemerintah Bahas RUU PPRT

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-

Senin, 20 Apr 2026 20:55

DPR Usul Program MBG Masuk dalam Undang-Undang

JAKARTA �" Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu di

Senin, 20 Apr 2026 20:46

Longsor TPST Bantargebang Tewaskan 7 Orang, Eks Kadis LH DKI Ditetapkan Tersangka

JAKARTA �" Aparat penegak hukum lingkungan menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang.Insid

Senin, 20 Apr 2026 20:42

Bahlil Ancam Rumahkan ASN yang Hambat Investasi Sektor Energi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah mempercepat realisasi investasi di sektor energi. Ia bahkan mengancam akan 'merumahkan

komentar Pembaca