Menurut dia, permasalahan yang kerap menjadi momok bagi pelaku UKM sektor perikanan, antara lain keterbatasan dalam mengakses permodalan, usaha bergantung pada musim atau cuaca, kepercayaan dari lembaga keuangan yang rendah, keterbatasan informasi, dan ketiadaan agunan.

Sekjen KKP mengatakan bahwa kondisi seperti itu merupakan sebuah ironi di tengah sumber daya yang melimpah di kawasan perairan Indonesia.

Pemerintah telah menjalankan sejumlah program, misalnya kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (LPDB-KUMKM), seperti bantuan perkuatan permodalan bagi pelaku usaha mikro anggota dan koperasi, serta bantuan permodalan bagi wirausaha pemula.

"KUR adalah program pemerintah yang didukung tujuh bank nasional dan seluruh BPD di Indonesia, dimana pemerintah memberikan jaminan 80 persen risiko nasabah," katanya.

Namun, masih disayangkan bahwa jumlah debitor KUR untuk sektor kelautan dan perikanan masih berjumlah sekitar 0,13 persen dari seluruh debitur secara nasional.

Sejumlah langkah yang harus diambil guna meningkatkan akses permodalan, kata Sjarief, antara lain relaksasi regulasi. "Lembaga keuangan harus mulai melenturkan aturannya agar bisa mengakomodasi keterbatasan UMKM pelaku usaha di sektor ini dalam memenuhi persyaratan kredit," katanya.