Ssst! Pj Bupati Kampar Kamsol Ungkap Informasi Menteri Luhut pada AKAPSI, Begini Katanya
Admin
Rabu, 15 Jun 2022 15:06
KAMPAR - Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Kamsol menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.
Kamsol mendengar informasi itu langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (14/6/2022). BPKP dikerahkan dalam upaya penertiban sektor Kelapa Sawit.
Pertemuan dengan Luhut itu audiensi Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKAPSI). Luhut menerima kedatangan mereka di ruang kerjanya.
"Bapak Menko (Luhut) menyampaikan bahwa, sekarang BPKP RI sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunpekanbaru.com, Rabu (15/6/2022).
Ia mengulang paparan Luhut tentang aspek yang diaudit. Antara lain, status lahan, Hak Guna Usaha (HGU), produksi Tandan Buah Sawit (TBS) Kelapa Sawit hingga menjadi Crude Palm Oil (CPO). Menko berharap audit segera selesai dapat disampaikan ke seluruh daerah.
Kamsol didaulat menjadi Sekretaris Jenderal AKAPSI. Ketua Umum dijabat oleh Bupati Seruyan Provinsi Kalimatan Tengah, Yulhaidir dan Bendaharan Umum dijabat Bupati Sukamara provinsi yang sama, Windu Subagio.
Menko Luhut merupakan Ketua Dewan Penasehat AKAPSI periode 2022-2026 tersebut. Maksud kedatangan pengurus inti AKAPSI menemui Luhut untuk menyampaikan hasil penyusunan struktur lengkap, Selasa (14/6/2022).
Menurut Kamsol, Luhut juga menyinggung harga Sawit masyarakat. Menko berharap harga berada di level Rp. 2.500 per kilogram.
Selain itu, Luhut memberi arahan soal pengaturan pupuk hendaknya terintegrasi dengan Kementerian Pertanian agar harga menjadi lebih murah.
Pada kesempatan itu, ia memberitahu Luhut soal persoalan terkait tanah ulayat di Kampar yang banyak dikuasai perusahaan dan menimbulkan konflik.
Ia berharap, konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat juga diaudit.
"Hararapannya, (BPKP) melihat, memeriksa Tanah Adat di Kampar yang rata-rata dikuasai perusahaan," ujar Kamsol.