JAKARTA - Pemerintah melanjutkan pemberian subsidi tarif kereta kelas ekonomi. Keputusan ini masuk dalam peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis di bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

Pepres tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Oktober 2015. Perubahan dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan percepatan penyelenggaraan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis di bidang perkeretaapian.

Dalam Perpres ini disebutkan, dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation).

Masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggaraan sarana perkeretaapian, Menteri (Menteri Perhubungan) setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.

"Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri (Perhubungan) dengan tarif kereta yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)," bunyi Pasal 2 ayat (3) Perpres tersbeut.

Menurut Perpres ini, Menteri (Perhubungan) menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation). BUMN penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.

Penugasan kepada BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) itu ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Perpres ini juga menugaskan Menteri (Perhubungan) untuk menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian, yang juga dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha lain.