JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, wajah APBN 2016 yang sebesar Rp2.095 triliun akan berbeda dengan APBN-APBN sebelumnya. Pasalnya, pemerintahan Jokowi-JK belajar dari pengalaman di masa lalu, yang di mana kebanyakan proyek baru dimulai Maret hingga Mei. Sehingga, penyerapan anggaran pun menjadi tersendat.

"Nah mudah-mudahan, dengan UU APBN 2016 disetujui DPR di mana kita juga bisa segera melakukan upaya mencari pembiayaan, maka Januari kita bisa segera mendorong adanya proyek," tegas Bambang di Kantor Presiden, Jakarta.

Menurut Bambang, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diperkirakan akan selesai pada bulan depan. Dengan demikian, jika DIPA telah selesai dan lelang telah dilakukan, maka kementerian tersebut dapat segera melakukan kontrak dengan pihak ketiga.

"Setelah lelang dilakukan dan DIPA selesai, maka segera lakukan kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut," paparnya.

Bambang menambahkan, pada awal tahun depan atau sekitar di bulan Januari 2016 termin pembayaran pertama serta konstruksi proyek akan bisa segera dilakukan.

"Dengan demikian, kita berharap penyerapan 2016 akan lebih baik. Tidak hanya di timing, tapi juga dari segi besaran yang bisa diserap. Karena sekarang akan banyak proyek yang sudah bisa mulai per Januari," cetusnya.

Sementara itu, setidaknya terdapat empat kementerian yang diminta untuk segera melakukan lelang proyek lebih cepat pasca APBN 2016 disahkan. Pasalnya, empat kementerian ini memiliki banyak proyek infrastruktur yang harus segera direalisasikan.

"Karena mereka punya banyak proyek infrastruktur, yaitu KemenPU-Pera, Kemenhub, Kementan, dan Kementerian ESDM. Mereka diminta segera melakukan lelang," jelasnya.

Lanjut Bambang mengungkapkan, dalam APBN 2016 akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp273,2 triliun atau 2,15 persen. dari produk domestik bruto (PDB). APBN 2016 disepakati pendapatan negara secara total Rp1.822,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp1.546,7 triliun dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp273,8 triliun.

Sementara itu, total belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp2.095,7 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp784,1 triliun, belanja non K/L Rp541,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp770,2 triliun, di mana dana desanya sebesar Rp47 triliun.

"Sehingga terjadi defisit anggaran Rp273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB kita," jelasnya.

Tidak hanya itu, dalam APBN 2016 ini pemerintah dan DPR juga menyepakati bahwa anggaran belanja K/L kembali lebih besar dibanding dana transfer ke daerah dan dana desa, seperti yang direncanakan pada Nota Keuangan 2016.

"Karena ada penurunan penerimaan, dan ada beberapa kebutuhan prioritas terutama di K/L, maka diputuskan belanja K/L menjadi kembali di atas transfer ke daerah," imbuhnya.

Namun, Bambang menekankan, selisih antara dana transfer ke daerah dengan anggaran belanja K/L tahun depan hanya Rp14 triliun. Sementara pada APBN-P 2015 perbedaannya mencapai Rp130 triliun.

"Jadi artinya pemerintah sudah menunjukkan komitmen untuk memperkecil jarak antara K/L dengan transfer ke daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal," tukasnya.