PEKANBARU- Peristiwa hukum di Riau banyak yang luar biasa dan bahkan menjadi sejarah bagi peradilan di Indonesia. Seperti Said Faisal, mantan ajudan Gubernur Riau yang ketika itu dijabat M RuslI Zainal. Menjadi orang pertama di negeri ini divonis dalam perkara kesaksian palsu di persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Hakim mengganjarnya dengan hukuman 7 tahun penjara, lebih ringan dari 2 tahun dari tuntutan jaksa.

Sekarang, pelanggaran hukum yang dilakukan Said Faisal berpotensi terulang. Dalam sidang lanjutan perkara suap pengesahan APBD Riau dengan terkdawa mantan anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (12/11/15), mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus ditenggarai menyampaikan sejumlah keterangan palsu saat memberikan kesaksian bersama mantan Ketua DPRD Suparman dan mantan anggota DPRD Gumpita.

Hampir seluruh keterangan saksi-saksi dalam persidangan tersebut yang menyudutkan dirinya dibantah Johar.

Keterangan diduga palsu Johar dimulai ketika Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pulung Rinandono menunjukkan transkrip percakapan telephon genggamnya dengan M Yafiz, yang ketika menjadi Ketua Bappeda Riau. Percakapan tersebut terkait pembahasan KUA-PPAS yang terhambat usulan empat SKPD.

Dalam percapakan yang isinya diketik tersebut, tergambar Johar yang bersemangat pengesahan APBD Riau 2015 dilakukan anggota DPRD Riau yang sudah tinggal beberapa hari masa tugasnya.

Bahkan setelah transkrip percakapan telephonnya dengan Yafiz dibongkar pun, Johar masih berusaha berkelit, sehingga Jaksa KPK Pulung meradang.

"Memang mutar-mutar Pak Johar, ini. SUdah jelas faktanya, saudara yang mendesak pengesahan APBD-P 2014 dan berlanjut ke APBD 2015. Ada apa sebenarnya dengan Suadara. Kenapa mutar-mutar saja di situ jawabannya.

Selanjutnya, Johar juga diduga berbohong saat menanggapi keterangan Riki Hariansyah dan terdakwa Kirjauhari yang menyebut Johar menerima uang Rp 150 juta.

Johar mengakui memang menerima uang, tetapi bukan suap pengesahan APBD, melainkan pinjam dari terdakwa Kirjauhari. Keterangan politisi senior Golkar itu langsung dibantah Kirjauhari dalam sidang tersebut.

"Saya tidak pernah meminjamkan uang ke Johar. Dari mana saya punya uang. Saya cuma anggota biasa," sergah Kirjauhari.

Demikian juga keterangan Johar mengenai materi pertemuan di Cafe Lick and Latte. Menurut Johar, ia bertemu dengan Kirjauhari dan Rihi Hariansyah di café tersebut sebagai pertemuan biasa dan sekedar membahas usulan pembentukan Provinsi Riau Pesisir.

Namun Kirjauhari menyampaikan keberatan atas bantahan Johar. "Saya keberatan atas keterangan saudara saksi Johar. Kami bertemu bertiga itu, selain membicarakan soal Riau pesisir (rencana pembentukan provinsi baru), juga membicarakan uang. Saksi minta uang atas pengesahan APBD," tukas mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Karena perdebatan semakin sengit, Hakim Ketua Masrul kemudian menengahi sambil berujar, "Sudah, saudara terdakwa membantah keterangan saksi. Dan saudara saksi tetap bertahan atas pendiriannya tidak terima uang. Kami juga bingung ini melihat keterangan ini. Yang pasti di antaranya ada yang berbohong," ucapan tersebut membuat sejumlah pengunjung sidang bergelak tertawa.

Usai sidang, Kirjauhari menyebutkan kalau Johar Firdaus seratus persen perbohong. Sementara Johar menanggapi santai tudingan tersebut.

Berangkat dari fakta-fakta yang muncul di persidangan terdakwa Kirjauhari, akankah Majelis Hakim Tipikor akan menjerat Johar dengan pasal 22 UU No.31 tengtang Tindak Pidana Korupsi?

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).(rtc)
Hukrim