PEKANBARU â€" Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan tertinggi di Riau berada di Kepulauan Meranti yakni sebesar 23,15 persen, sementara terendah di Kota Dumai sebesar 3,14 persen.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi saat menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Pascasarjana Fisip Universitas Riau (Unri), Selasa (27/1/2026).

‘’Ada gap mencapai 20,01 persen yang harus kita jawab bersama," jelasnya.

Selain isu ekonomi, pada kesempatan itu Sekdaprov juga menyoroti sektor kesehatan, terutama lonjakan prevalensi stunting di Riau yang naik menjadi 20,1 persen pada 2024. Angka ini telah melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan WHO. Kondisi tersebut, ditambah disrupsi teknologi global, menuntut kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul dan adaptif.

Ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyusun standar pelayanan publik yang transparan dan responsif.

Dalam paparannya, Syahrial mengapresiasi inisiatif Fisip Unri sebagai pusat ilmu pengetahuan sekaligus penggerak inovasi pelayanan publik. Menurutnya, standar pelayanan harus disusun secara partisipatif dan berbasis data agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Forum konsultasi publik ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas standar pelayanan publik yang transparan, responsif dan berorientasi pada kebutuhan penguna layanan," ujar Syahrial Abdi.

Syahrial membeberkan bahwa Riau memiliki target besar dalam RPJPD 2025-2045, yakni mencapai PDRB per kapita setara negara maju hingga Rp883,56 juta dan tingkat kemiskinan mendekati nol persen. Namun, ia tidak menampik adanya tantangan berat berupa kesenjangan kemiskinan antardaerah yang masih lebar.

Ia berharap forum ini mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Penguatan infrastruktur, inovasi pelayanan, serta percepatan digitalisasi melalui audit SPBE menjadi fokus utama pada tahap pertama transformasi menuju Riau 2045.

"Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret dan aplikatif sebagai rujukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau," pungkasnya. (grc)