- Home
- Internasional
- Menlu Retno Minta Malaysia Bantu Pembebasan WNI Diculik Sabah
Internasional
Menlu Retno Minta Malaysia Bantu Pembebasan WNI Diculik Sabah
Senin, 07 Nov 2016 09:06
SABAH – Penculikan kembali menimpa warga negara Indonesia (WNI) di wilayah Sabah, Malaysia. Mendengar hal tersebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP langsung bergerak untuk mencari informasi terkait penculikan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima Okezone dari Direktur PWNI, Lalu Mohammad Iqbal pada Minggu (6/11/2016), terdapat dua nakhoda dari dua kapal yang berbeda yang diculik pada Jumat 5 November 2016. Kedua WNI itu berstatus sebagai pekerja legal yang bertugas di kapal penangkap ikan milik Malaysia.
BERITA REKOMENDASI
Lagi, Kelompok Bersenjata Culik Dua Pelaut Indonesia di Sabah
Menhan: Dua WNI Disandera Abu Sayyaf Enggak Boleh Mati
Korban Penyanderaan Abu Sayyaf Gagal Bertemu Gubernur NTT
Pertama adalah kapten asal Buton yang menakhodai kapal bernomor SSK 00520 F. Kedua adalah kapten yang juga berasal dari Buton dan menakhodai kapal bernomor SN 1154/ 4F.
Pihak KJRI di Kota Kinabalu dan KRI di Tawau sudah berkoordinasi dengan pihak di Sandakan demi menggali informasi terkait penculikan yang kembali terjadi itu. Mendengar kembali terjadi penculikan yang menimpa WNI, Menlu Retno pada Sabtu 6 November 2016 pagi langsung menghubungi Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman demi menyampaikan dua hal;
Menlu Retno Prihatin dengan kembali terjadinya penculikan dan penyanderaan di perairan Sabah, Malaysia.
Menlu Retno meminta Pemerintah Malaysia ikut andil dalam proses pembebasan kedua WNI.
Hingga saat ini dicurigai, penculikan itu bukan dilakukan Abu Sayyaf tapi oleh kawanan perampok yang beroperasi di wilayah Tawi-Tawi. Pemerintah Indonesia juga telah mengimbau para WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal di Sabah untuk sementara tidak pergi ke laut hingga situasi keamanan dianggap lebih kondusif. (emj). (okezone.com)
Internasional
PH Suhardiman Amby: Hormati Proses Hukum dengan Mengedepankan Praduga Tak Bersalah
TELUKKUANTAN - Rizki JP Poliang, SH. MH menyatakan siap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait penetapan status tersan
Polsek Tanah Putih Intensifkan KRYD, Antisipasi Premanisme dan Kejahatan Jalanan
TANAHPUTIH-Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polsek Tanah Putih melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Rabu, 1 Juli 2026, mulai p
Bupati Kuansing Resmi Berompi Oranye Terkait Kasus Suap Jabatan
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau, Suhardiman Amby sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah
KPK Periksa Bupati Inhu dan Sekda Riau Terkait Kasus Pemerasan Gubernur Nonaktif Abdul Wahid
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto beserta Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemer
Lantik 38 Pejabat, Bupati Asmar Dorong Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Responsif
SELATPANJANG â€" Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali melakukan penyegaran birokrasi sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebanyak 38 pejabat administrator dan pejabat pengaw