WELLINGTON - Perdana Menteri (PM) New Zealand, Jacinda Ardern, mengumumkan larangan untuk senapan bergaya militer jenis semi-otomatis dan senapan serbu menindaklanjuti aksi teror di dua masjid di Christchurch yang menewaskan 50 orang. Larangan itu diberlakukan di bawah undang-undang kepemilikan senjata api baru yang lebih ketat.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (21/3/2019), PM Ardern mengharapkan Undang-undang (UU) baru akan mulai diberlakukan pada 11 April mendatang. Dia juga mengumumkan skema buy-back atau pembelian kembali untuk senjata-senjata yang akan dilarang.

"Sekarang, enam hari setelah serangan ini, kami mengumumkan larangan terhadap semua senapan semi-otomatis bergaya militer (MSSA) dan senapan serbu di New Zealand," tegas PM Ardern dalam pernyataan terbarunya. "Suku cadang terkait yang biasa digunakan untuk mengubah senjata-senjata ini menjadi tipe MSSA juga dilarang, bersama dengan magasin berkapasitas tinggi," ucapnya.
Pelaku teror di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood yang sama-sama ada di kota Christchurch pada Jumat (15/3) lalu menggunakan sejumlah senapan semi-otomatis, termasuk jenis AR-15. Senjata-senjata api itu didapatkan pelaku secara legal atau dibeli dengan izin kepemilikan senjata api yang dimiliki pelaku.

"Pada 15 Maret, sejarah kita berubah selamanya. Sekarang, aturan hukum kita juga akan berubah. Kami mengumumkan tindakan hari ini atas nama seluruh warga New Zealand untuk memperketat aturan senjata kita dan menjadikan negara kita tempat yang lebih aman," sebut PM Ardern.

"Seluruh senjata semi-otomatis yang digunakan selama serangan teroris pada Jumat, 15 Maret, akan dilarang," tegasnya lagi.

Pengecualian berlaku untuk senjata api kaliber rendah seperti .22 yang biasa digunakan para petani untuk mengendalikan hama dan menjaga kesejahteraan binatang. PM Ardern meyakini bahwa senjata-senjata yang dipakai para petani tidak dirancang untuk digunakan dalam kengerian yang sama seperti di Christchurch.
Untuk para pemilik senjata yang akan dilarang, sebut PM Ardern, pemerintah akan menetapkan periode amnesti dan menggelar skema buy-back. Diperkirakan skema itu membutuhkan dana antara NZ$ 100 juta hingga NZ$ 200 juta (Rp 963,1 miliar hingga Rp 1,9 triliun), tergantung jumlah senjata yang diterima dari para pemiliknya.

"Para pemilik senjata yang akan dilarang, saya tahu bahwa kebanyakan dari Anda akan bertindak sesuai hukum. Untuk mengakui hal itu dan untuk memberi insentif atas upaya penyerahan (senjata), kami akan menetapkan skema buy-back," sebut PM Ardern.

Pihak kepolisian untuk selanjutnya akan mulai menerima penyerahan senjata dari dari warga, namun diimbau agar warga menghubungi polisi terlebih dulu sebelum mendatangi kantor polisi setempat menyerahkan senjatanya. Bagi pihak-pihak yang tetap menyimpan atau bahkan menimbun senjata yang dilarang setelah periode amnesti berakhir, bisa terancam hukuman maksimum tiga tahun penjara atau hukuman denda maksimum NZ$ 4 ribu (Rp 38,5 juta).

"Untuk para pemilik yang memiliki penggunaan sah untuk senjata-senjata mereka, saya ingin menekankan bahwa tindakan ini diumumkan hari ini bukan karena Anda, dan tidak ditargetkan pada Anda. Tindakan kita, atas nama seluruh warga New Zealand, yang ditargetkan untuk menjamin hal ini tidak pernah terjadi lagi," ucapnya.
Internasional