NEW YORK – Hasil penyelidikan internasional menyatakan Pemerintah Suriah bertanggung jawab atas serangan gas beracun ketiga yang dilakukan dalam perang saudara di negara itu. Laporan yang telah diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB pada Jumat, 21 Oktober itu diprediksi akan menjadi perdebatan antara Rusia dan negara-negara Barat.

Diwartakan Reuters, Sabtu, (22/10/2016), laporan yang diserahkan adalah laporan keempat dari penyelidikan selama 13 bulan yang dilakukan PBB dan lembaga pengawas senjata kimia, Organization for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Isi laporan tersebut menuding Pemerintah Suriah bertanggung jawab atas serangan gas beracun di Qmenas, Idlib pada 16 Maret 2015.

Tiga laporan sebelumnya juga menyalahkan pemerintahan Presiden Bashar al Assad atas dua serangan gas klorin di Talmenes pada 21 April 2014 dan di Sarmin pada 16 Maret 2015. Laporan itu juga menyatakan ISIS telah menggunakan gas sulfir mustard dalam perang.

Dalam laporan yang diserahkan Jumat kemarin, disebutkan Pemerintah Suriah menggunakan helikopter untuk menjatuhkan bom barel yang melepaskan gas klorin. Menurut penyelidik, helikopter tersebut berasal dari dua pangkalan udara tempat skuadron 253 dan 255 dari brigade helikopter ke-63 Suriah bermarkas.

Laporan itu tidak dapat menjelaskan siapa orang yang memiliki kontrol dan kendali kedua skuadron tersebut. Namun, ditambahkan dalam isi laporan, orang yang memiliki kendali atas unit militer tersebut harus bertanggung jawab atas serangan gas beracun yang dilancarkan.

Penggunaan gas klorin sebagai senjata dalam peperangan telah dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia 1997. Jika dihirup, gas itu dapat berubah menjadi asam hidroklorida yang dapat membunuh dengan membakar paru-paru dan menenggelamkan korbannya dengan cairan yang dihasilkan dari kondisi itu.(Okezone.com)