JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB (DHAM) Sesi Ke-40 di Markas PBB, Jenewa, Swiss. Retno menyampaikan bahwa Indonesia mitra tepercaya dalam demokrasi.

"Indonesia adalah mitra tepercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial," kata Retno dalam keterangan pers, Kamis (28/2/2019). Pernyataan tersebut sekaligus meluncurkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022.

Menurut Retno, situasi HAM dunia saat ini menghadapi tantangan besar. Berbagai konflik dan instabilitas telah meningkatkan pelanggaran HAM.

Ia juga menekankan bahwa kepentingan politik sesaat di berbagai pelosok dunia telah mengurangi nilai-nilai toleransi, rasa hormat, dan inklusivitas di masyarakat, yang merupakan nilai-nilai penting HAM. Secara khusus, dia menegaskan penghormatan terhadap hak dan kebebasan dasar bagi rakyat Palestina juga masih belum didapatkan.

"Di Palestina, kebebasan dan HAM dasar rakyat belum dipenuhi, sehingga Indonesia tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina," tegas Retno.
Ia menyatakan, untuk menghadapi situasi HAM dunia seperti saat ini, tidak ada pilihan selain semua negara berkontribusi untuk membuat situasi HAM global lebih baik. Dalam kaitan inilah Indonesia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2020-2021, yang pemilihannya akan dilakukan pada November 2019.

"Sebagai salah satu negara yang menjadi anggota pendiri (founding member) Dewan HAM PBB, Indonesia akan aktif berkontribusi memajukan HAM, memberikan semangat baru, sinergi, dan energi dalam pemajuan HAM Global," tutur Retno.

Lebih lanjut, ia mengatakan tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam memperkuat upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Pertama, Semua negara harus berkontribusi memperkuat Dewan HAM agar berfungsi sebagai badan utama dan tepercaya, dalam membahas isu-isu HAM secara imparsial dan obyektif, dengan didukung mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif.

"Politisasi, standar ganda, dan tebang pilih isu hanya akan menghambat negara-negara dalam menangani masalah HAM secara efektif," jelas Retno.

Kedua, kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan harus diperkuat agar menjadi benteng pertama dalam mengatasi masalah HAM di kawasan. Menlu RI memberikan contoh kawasan Asia Tenggara, seperti berbagai langkah konkret Indonesia dalam membantu Myanmar mengatasi isu kemanusiaan dan mencari penyelesaian jangka panjang untuk situasi di Rakhine State.

"ASEAN dan negara-negara di kawasan menjadi yang terdepan dalam upaya memajukan HAM di kawasan Asia Tenggara," sebut Retno.
Ketiga, perlunya peningkatan kerja sama yang efektif dan konstruktif antara pemerintah, institusi HAM nasional, dan masyarakat sipil. Badan dan organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mengarusutamakan nilai dan standar HAM di masyarakat.

Retno menegaskan, tidak ada negara yang tidak memiliki catatan HAM. Namun hal ini tidak boleh menjadi halangan untuk terus memajukan HAM. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan komitmen tinggi dan berbagai langkah Indonesia untuk terus memajukan perlindungan HAM di tingkat nasional.

Di sela Sesi Ke-40 Sidang Dewan HAM, Retno juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dalam rangka memperoleh dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan periode 2020-2022. Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral antara lain dengan Deputi PM Equatorial Guinea, Menlu Australia, Georgia, Republik Cek, Norwegia, Myanmar, Polandia, Islandia, Azerbaijan, Maladewa, Belgia, dan Swedia. Menlu RI juga bertemu dengan Menteri Pembangunan Irlandia dan Deputi Menlu Makedonia Utara.

Sumber: detik.com Internasional