1 Februari menandai setahun kudeta militer di Myanmar.

Saat itu para jenderal menetapkan langkah mereka saat penetapan anggota parlemen baru - yang terpilih pada pemilu November 2020 - di saat semua politikus berkumpul di ibu kota Naypyidaw.

Para jenderal pertama-tama menangkap Aung San Suu Kyi, pemimpin terpilih, dan anggota senior pemerintahan Suu Kyi sebelum mengumumkan kudeta.

Langkah tersebut menuai kemarahan di seluruh negeri, yang menghentikan langkah negara tersebut menuju demokrasi.

Unjuk rasa terjadi di mana-mana selama berhari-hari, disusul gerakan pembangkangan sipil.

Militer merespons dengan melakukan kekerasan, menewaskan hampir 1.500 orang, menurut data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Warga sipil mulai mengangkat senjata dan pemerintahan bayangan atau Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) membentuk Pasukan Perlawanan Rakyat (PDF). NUG dibentuk para anggota parlemen terpilih dan kelompok pro demokrasi.

Setahun sejak kudeta dan sedikit tanda konsensus internasional untuk mengembalikan pemerintahan sipil, situasi di Myanmar tampak semakin tidak pasti.

Berikut linimasa kejadian penuh kekejaman dalam 12 bulan terakhir, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (1/2).

1 Februari

Militer menangkap Aung San Suu Kyi dan anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya, yang terpilih kembali secara telak dalam pemilu November 2020. Darurat nasional diumumkan dan jenderal angkatan darat Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan. Keberadaan Suu Kyi tidak diketahui.

2 Februari

Unjuk rasa menentang kudeta pertama kali dimulai. Masyarakat memukul panci dan wajan dan membunyikan klakson sebagai bentuk protes menentang kudeta.

3 Februari

Pembangkangan sipil massal diumumkan. Para PNS termasuk guru dan dokter, menolak bekerja.

Polisi pertama kali mengumumkan dakwaan pertama untuk Suu Kyi, terkait penggunaan ilegal alat komunikasi atau walkie talkie.

6 Februari

Para jenderal memblokir Twitter dan Instagram disusul pemblokiran internet.

9 Februari

Polisi dituduh menggunakan kekuatan mematikan terhadapa para pengunjuk raasa di Naypyidaw. Mya Thwate Thwate Khaing (20) ditembak di kepala dan meninggal 10 hari kemudian. Militer melarang perkumpulan massa di daerah-daerag di 10 wilayah.

12 Februari

Puluhan ribu orang di Yangon dan di berbagai tempat di Myanmar bergabung dalam gerakan unjuk rasa anti kudeta, massa terbesar setelah AS menjatuhkan sanksi untuk pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dan beberapa jenderal senior lainnya karena terlibat kudeta

25 Februari

Facebook dan Instagram melarang militer Myanmar dan jaringan bisnisnya menggunakan platform tersebut karena kekerasan mematikan yang dilakukan.

26 Februari

Duta besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun menyerukan tindakan tegas terhadap rezim militer dan menutup pidatonya di PBB dengan mengacungkan hormat tiga jari mengikuti para pengunjuk rasa. Beberapa hari kemudian, pemimpin kudeta mengumumkan pemecatan Kyaw Moe tun karena "mengkhianati" negara. Tapi PBB tetap menganggap Kyaw Moe Tun sebagai perwakilan Myanmar.

10 Maret

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyerukan pembatalan kudeta militer di Myanmar dan mengutuk kekerasan militer terhadap pengunjuk rasa damai.

11 Maret

Pelapor Khusus PBB di Myanmar mengatakan sedikitnya 70 orang tewas dalam kekerasan militer dan mengatakan kekerasan militer terhadap pengunjuk rasa damai bisa dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

22 Maret

Uni Eropa menjatuhkan larangan kunjungan dan pembekuan aset 11 orang berkaitan dengan kudeta, termasuk Min Aung Hlaing dan penjabat presiden Myint Swe.

27 Maret

Tentara membunuh sedikitnya 160 orang ketika militer menggelar parade Hari Angkatan Bersenjata

28 Maret

Sekitar 3.000 penduduk desa di Negara Bagian Karen di wilayah timur Myanmar melarikan diri ke Thailand setelah tentara meluncurkan serangan udara di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata Persatuan Nasional Karen (KNU).