okezone.com

Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing

YANGON – Jenderal Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengimbau anak buahnya untuk taat kepada hukum. Pria berkacamata itu menyinggung kasus pembunuhan terhadap 10 orang etnis Rohingya yang dilakukan tujuh anggota tentara Myanmar yang kemudian dijatuhi hukuman penjara.

Dalam pidato di akademi militer, Min Aung Hlaing meminta para tentara untuk mematuhi kode etik militer serta konvensi dan hukum internasional. Ia menyebut tidak ada satu pun orang di Myanmar yang kebal hukum dan segala tindakan akan membawa konsekuensi.

"Tidak ada yang kebal hukum. Tindakan akan dilakukan jika seseorang melanggar hukum. Masalah di Desa Inn Din diselesaikan sesuai dengan Konvensi Jenewa dan langkah hukum sudah diambil kepada prajurit dan yang berpangkat lebih tinggi jika tidak patuh terhadap hukum," ujar Min Aung Hlaing, mengutip dari Reuters, Jumat (20/4/2018). 

Sebagaimana diberitakan, tujuh anggota militer Myanmar dijatuhi hukuman penjara dan kerja paksa atas selama 10 tahun atas pembunuhan terhadap 10 orang etnis Rohingya di Inn Din. Jasad 10 orang etnis Rohingya itu ditemukan di sebuah pemakaman massal pada September 2017.

Media Myanmar, Global Light melaporkan, empat perwira dan tiga pria dari pangkat lainnya dinyatakan bersalah telah terlibat dalam pembunuhan 10 teroris. Ketujuh orang itu dipecat dari militer dan divonis 10 tahun kerja paksa atas kasus pembunuhan tersebut.

Sebagaimana diberitakan, lebih dari 670 ribu orang etnis Rohingya mengungsi dari Rakhine State pada Agustus 2017. Hal itu dilakukan guna menghindari agresi yang dilakukan Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, yang kerap disertai kekerasan.

Militer Myanmar berdalih agresi dilakukan untuk memberantas habis teroris ARSA yang bersembunyi di rumah-rumah warga di Rakhine State. Sebab, kelompok militan tersebut beberapa hari sebelumnya menyerang pos-pos perbatasan hingga menyebabkan korban di pihak militer.

Akan tetapi, dunia internasional mengecam apa yang dilakukan Myanmar. PBB dan Amerika Serikat (AS) mengatakan kekerasan di Rakhine State tersebut dapat dikategorikan sebagai genosida dan pembersihan etnis.

(okezone.com)