Istimewa

Demonstrasi besar-besaran saat Mei 1998

JAKARTA - Mei merupakan salah satu bulan bersejarah bagi kaum intelektual muda dan rakyat Indonesia. ‎Sebab, pada Mei 1998, tragedi kemanusiaan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Tak hanya di daerah, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga terjadi di Jakarta.

Tepat pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti gugur setelah ditembak oleh aparat. Mereka ditembak setelah terlibat bentrok saat menggelar aksi demonstrasi pelengseran Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden RI di depan kampusnya.

Aksi demonstrasi itu diawali dari letupan-letupan kecil di daerah yang menewaskan sejumlah mahasiswa. Hingga akhirnya, demo besar-besaran terjadi di Jakarta dan para mahasiswa berhasil 'menduduki' gedung DPR/MPR RI pada 19 Mei 2018. Mereka meminta Soeharto turun dari jabatannya.

Pada Mei 1998, juga terjadi kerusuhan serta penjarahan massal yang beraroma SARA di berbagai pusat perbelanjaan Jakarta. Sekira 500 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Pada saat kerusuhan, Soeharto sedang berada di Kairo, Mesir.

Soeharto yang sudah menjabat Presiden RI selama 32 tahun akhirnya resmi melepaskan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Pengumuman resmi itu juga ditandai dengan naiknya jabatan BJ. Habibie dari Wakil Presiden menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto.

Peristiwa lengsernya Soeharto dan naiknya BJ Habibie sebagai Presiden RI tersebut ‎merupakan pertanda dimulainya rezim baru. Pergantian rezim tersebut yakni, peralihan rezim orde baru menjadi era reformasi.

Saat ini, sudah 20 tahun Indonesia berada dalam era reformasi. Era di mana seharusnya pemerintah mengedepankan asas-asas demokrasi‎. Lantas bagaimana penerapan sistem reformasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 20 tahun?

Aktivis 1998, Satyo Purwanto menganalisis ada beberapa agenda reformasi yang harus dievaluasi setelah berjalan selama 20 tahun.‎ Sejumlah poinnya itu yakni, menyangkut keadilan untuk rakyat baik kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kemudian keadilan dalam berdemokrasi politik, sosial, dan ekonomi.

"Dalam demokrasi politik, secara prosedural hak seseorang sama dengan hak orang lain, baik yang kaya maupun yang miskin, laki-laki dan perempuan sama-sama harus mempunyai hak untuk memilih dan dipilih," kata Satyo saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (12/5/2018).

Namun, kata Satyo, ‎selama 20 tahun berjalannya reformasi, masih banyak kegagalan-kegagalan dan hambatan untuk menuju demokrasi total. Sebab, frase reformasi masih banyak dimanfaatkan oleh segelintir elite politik hanya untuk mencari kekuasaan.

"Setelah 20 Tahun reformasi ternyata rakyat berada dalam situasi ilusi demokrasi berkepanjangan karena begitu besar devisiasi demokrasi yang dihasilkan oleh Reformasi yang di-Take Over oleh segelintir elite politik pasca-gerakan mahasiswa menurunkan Soeharto," terangnya.

Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) ini juga menambahkan, bahwa saat ini paham neoliberalisme justru semakin menguat dan mengakar sehingga sanggup mendikte dan menentukan nasib dan masa depan republik ini.

"Ekonomi dan Politik sangat liberal kohesivitas, sosial begitu rapuh sehingga keadilan sosial dan kemanusian yang berkeadilan Indonesia amat longgar," jelasnya.

Satyo juga menilai bahwa saat ini negara justru kehilangan kendali terhadap kepastian mensejahterakan rakyatnya paska 20 tahun reformasi.

"Saat ini, rakyat justru lebih sering dijadikan obyek untuk dipersepsikan sebagai ancaman ketimbang kekuatan asing yang lambat tapi pasti menggerogoti Kedaulatan Nasional Bangsa dan Negara Indonesia," pungkasnya

(okezone.com)