JAKARTA - Sebanyak 34 ribu personel TNI-Polri bersiaga dalam rangka pengamanan Ibu Kota jelang dan saat pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019 oleh KPU. Polri mengatakan tujuan dikerahkannya puluhan ribu pasukan untuk menjamin keamanan masyarakat.

"Hampir mencapai 34 ribu pasukan TNI-Polri. Dengan jumlah pasukan sebesar itu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Jakarta khususnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).
Selain pengamanan ibu kota, polda di sekitar Jakarta dan di Pulau Jawa juga diminta bersiaga untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Tapi Dedi menyampaikan hasil analisa intelijen menunjukkan situasi nasional saat ini sangat kondusif.

"Polda Jawa Barat dan Polda Banten, serta beberapa polda di Jawa tetap mempersiapkan siap siaganya dalam menangani segala macam potensi gangguan, namun demikian dari analisis intelijen, situasi masih sangat kondusif. Kami harapkan situasi tetap berjalan aman, damai dan semuanya berjalan dengan tertib," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan kepolisian terus memantau pergerakan massa yang berniat melakukan aksi pada 22 Mei.

"Untuk monitoring pergerakan massa, dari setiap wilayah sudah mendatakan. Mulai dari Aceh, Jawa, sampai dengan Sulawesi, Kalimantan, semua sudah mendatakan," kata Dedi.
Dedi sebelumnya menjelaskan anggota Polri yang bertugas melakukan pengamanan di depan KPU pada 22 Mei 2019 hanya dibekali tameng dan gas air mata. Polri melarang anggotanya yang berada di lapangan nanti, membawa senjata api dan peluru tajam.

"semua anggota yang melaksanakan pengamanan pada tanggal 22 Mei yang akan datang, hanya dilengkapi tameng, gas air mata," katanya, Sabtu (18/5).

Sementara itu untuk kendaraan taktis, Polri akan menurunkan water canon. Hal tersebut merupakan perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Ded menjelaskan anggota-anggota yang dibekali senjata api dan peluru tajam hanya akan bersiaga di Mapolda Metro Jaya. Mereka dapat keluar markas hanya dengan perintah Kapolda Metro Jaya.
nasional