JAKARTA - Sejumlah nama-nama yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK dirasa cukup mengejutkan. Salah satunya muncul nama Dirjen HAM Mualimin Abdi.

"Saya juga berpendapat Pansel ini tidak menggambarkan keberpihakan Presiden pada pemberantasan korupsi. Tim ini justru menimbulkan banyak kekhawatiran akan kualitas pimpinan KPK yang terpilih," kata ahli pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kepada detikcom, Senin (20/5/2019).
Nama Mualimin pernah menggegerkan publik karena menggugat laundry rumahan karena jasnya yang dicuci mengecewakan yaitu masih lusuh. Belakangan, Mualimin mencabut gugatannya.

"Khususnya personal pansel yang bermasalah di masa lalu tidak terbatas pada Dirjen HAM saja tapi juga personal lain yang kental kepentingan politiknya agar pansel lebih punya gezag (wibawa)," ujar Fickar.

Fickar menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk mencabut nama-nama yang sudah ada. Setelah itu, menunjuk pansel dengan nama baru yang lebih kredibel.

"Saya khawatir pada KPK di masa depan yang penuh kepentingan politiknya. Yang mengkhawatirkan justru KPK akan menjadi alat kekuasaan. Mengganti pansel dengan para akademisi yang tidak berorientasi pada instansi, terutama yang suka menakut-nakuti KPK," cetus Fickar.
Sebagaimana diketahui, Mualimin pernah berperkara dengan laundry rumahan, Fresh Laundry, pada 2016. Penyebabnya sepele: jasnya tidak licin.

Langkah serius Mualimin ditunjukkan dengan mengajukan gugatan ke PN Jaksel. Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang ia sodorkan mencapai Rp 210 juta atau hampir 20 kali lipat dari harga jasnya, yaitu Rp 10 juta.

Belakangan, Mualimin menarik gugatannya setelah riuh di media massa. Ia meminta masyarakat tidak menggunjingkan hal itu lagi.
nasional