Senin, 18 Mei 2026
  • Home
  • Nasional
  • BULD DPD RI Dorong Pemerintah Realisasikan Integrasi Tata Ruang

Nasional,

BULD DPD RI Dorong Pemerintah Realisasikan Integrasi Tata Ruang

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Selasa, 15 Jul 2025 10:55
RIAU AKTUAL.COM
Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus Ban Liow mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan satu peta agar tidak ada regulasi antar kementerian yang tumpang tindih. BULD juga mendorong percepatan penataan ruang melalui pengintegrasian tata ruang darat dan laut.

“Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan pemahaman bersama akan pentingnya harmonisasi legislasi pusat-daerah,” ujar Stefanus usai Forum Diseminasi Ranperda RTRW terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Diseminasi BULD DPD RI dibuka oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dihadiri Pimpinan Kementerian dan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Stefanus menambahkan pengintegrasian tata ruang darat dan laut untuk mewujudkan One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang: One Map, One Plan, One Policy merupakan kunci sukses pembangunan nasional berkelanjutan.

Ia berpendapat penguatan peran daerah dalam penataan ruang merupakan kebutuhan strategis, dan bukan sekadar urusan administrasi. 

"Karena itu, diperlukan regulasi yang harmonis antara pusat dan daerah sebagai landasan pembangunan agar memiliki kepastian hukum dan menjamin keadilan spasial," katanya.

Stefanus menegaskan komitmen DPD RI dalam mengawal harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam persoalan tata ruang wilayah.

"Sebagai wakil rakyat daerah, DPD RI punya tanggung jawab moral dan politik menjembatani kepentingan pusat dan daerah, terutama dalam penyusunan dan evaluasi perda, termasuk soal tata ruang," ujar Stefanus.

Sementara Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Muhdi mengatakan penataan ruang saat ini kian carut-marut dan tak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan.

"Rencana tata ruang banyak yang tidak sesuai praktik pemanfaatannya. Lemahnya pengawasan dan konflik kewenangan antara pusat dan daerah menjadi masalah serius," tegas Muhdi.***(Riau Aktual.com)
Sumber: RIAU AKTUAL.COM

nasional
Berita Terkait
  • Minggu, 10 Mei 2026 11:51

    Seorang Kurir Narkoba Ditangkap, Sabu 21,1 Kg Berhasil Disita

    Siak-Lagi-lagi kurir narkoba yang menjadi sasaran penangkapan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri yang berhasil menggagalkan sabu seberat 21,1 kilogram di wilayah P

  • Sabtu, 09 Mei 2026 06:59

    Kunjugan Bhabinkamtibmas Polsek Kelayang, Modernisasi Ketahanan Pangan Masa Depan

    INHU-Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Salah satunya melalui peran aktif Bhabinkamtibmas yang turun langsung ke la

  • Sabtu, 25 Apr 2026 05:53

    PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi

    Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b

  • Kamis, 23 Apr 2026 08:24

    KAMPAK Rohil Kembali Protes, Pertanyakan Kinerja Aparat Rohil

    Rokan Hilir-Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Kriminal Rokan Hilir (KAMPAK Rohil) kembali melakukan aksi protes dengan membentangkan empat spanduk di sejumlah titik strategis pada Rabu (22/04/2026).A

  • Kamis, 23 Apr 2026 08:04

    Kapolda Riau Tekankan Pendekatan Humanis, Kunci Bangun Kepercayaan Publik di Era Digital

    Pekanbaru-Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa kunci utama membangun kepercayaan publik terhadap Polri terletak pada pendekatan yang humanis dan komunikasi yang efektif di tengah derasny

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak