Badai PHK Bayangi Pekerja, Pemerintah Lakukan Mitigasi Ekstra di Sektor Industri

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 29 Jun 2026 14:38

JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur terus membayangi. Menyikapi situasi krusial ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait berupaya melakukan langkah mitigasi strategis agar dampak negatif terhadap para pekerja tidak semakin meluas.

Kabar ini disampaikan langsung di Jakarta, Senin (29/6/2026). Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat tekanan bertubi-tubi yang menghantam dunia usaha saat ini.

Upaya Penyelamatan Berlapis

Untuk meredam laju pemangkasan tenaga kerja, pendekatan langsung ke berbagai perusahaan gencar dilakukan. Negosiasi bipartit menjadi salah satu jalan keluar yang diutamakan.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Sebagai contoh keberhasilan mitigasi, pemerintah mendampingi Grup Yazaki sehingga rencana relokasi produksi ke Vietnam bisa ditekan. Pengurangan pekerja akhirnya diarahkan secara bertahap melalui penyelesaian kontrak kerja. Selain itu, pemerintah juga mengawal penyelesaian hak-hak pekerja di PT Pakerin, PT Molex Ayus, serta beberapa entitas lainnya.

Tekanan Global dan Turunnya Daya Beli

Lebih jauh, faktor pemicu lesunya sektor industri rupanya sangat kompleks. Dinamika ini dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, turunnya daya beli, dan perpindahan investasi, bukan sekadar harga energi.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” jelasnya.

“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," paparnya.

Sorotan Harga Gas dan Struktur Biaya

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menggarisbawahi bahwa mahalnya harga gas tidak bisa dijadikan satu-satunya kambing hitam atas ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," urai Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, biaya bahan bakar (gas, pelumas, tenaga listrik) menyumbang sekitar 6,35 persen dari total struktur biaya input industri. Sementara itu, komponen bahan baku dan penolong mendominasi di angka 64,60 persen hingga 96,76 persen.

Porsi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada beberapa industri tercatat sangat bervariasi:

* Industri oleokimia: Sekitar 3,3 persen dari total biaya produksi.

* Industri sarung tangan karet: Berkisar 7�"14 persen dari total biaya produksi.

* Industri kaca: Mencapai 16 persen dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, serta memastikan ketersediaan bahan baku ketimbang hanya berfokus pada kebijakan penurunan harga gas.

Peringatan dari Senayan

Kondisi industri yang kembang kempis ini sebelumnya telah memantik respons cepat dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6) mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan mitigasi menyusul laporan adanya ancaman pemangkasan pekerja besar-besaran.

Potensi pemberhentian kerja tersebut mengintai lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Pemicunya diklaim akibat lonjakan harga gas industri. Menanggapi hal ini, komunikasi intensif dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) segera dilakukan untuk meninjau kembali persoalan harga tersebut.(goriau)