JAKARTA – Bentrokan TNI-Polri yang terjadi di Majene, Sulawesi Selatan, pada Minggu 30 Agustus 2015, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, disebabkan adanya ketimpangan kesejahteraan.

"Kami menyayangkan bentrok aparat. Bukan sekali, dua kali, lima kali. Alasan sepele awalnya. Kita tidak bisa meremehkan ini. Pemerintah jangan bertele-tele, masalahnya kesejahteraan," jelas Hanafi, di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mendesak agar tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menaikkan anggaran TNI. Terlebih lagi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut memiliki concern pada isu kesejahteraan prajurit serta pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Tahun ini jadi momentum untuk naikkan anggaran TNI. Kita concern pertahanan, alutsista, perbatasan. Kenapa anggarannya malah turun? Prioritas anggaran harus direalisasikan. Kita tidak ingin lagi kejadian kemarin, karena sudah pakai senjata. Ada korban, patut disayangkan," imbuhnya.

Hanafi menambahkan, khusus insiden di Majene kemarin, ia meminta dilakukan investigasi terhadap dua pihak. Mulai satuan hingga komandannya harus dipanggil dan diperiksa.

"Investigasi pelakunya, satuannya, lalu komandannya siapa, kedua belah pihak, karena dua intansi ini punya garis komando," jelasnya.

Seorang prajurit TNI tewas dalam bentrokan antara TNI-Polri di arena balap motor, Kompleks Stadion S Mengga, Kabupen Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kemarin sore waktu setempat. Prajurit bernama Prada Yuliadi, anggota Komi Senapan B Yonif 721 Makassar, tewas dengan luka tembak di perut.