JAKARTA - Partai Berkarya meminta petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pihak-pihak terkait untuk menyetop wacana pemindahan ibu kota. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin heran dengan penolakan dari Partai Berkarya.

"Harusnya rencana pemindahan ibu kota ini didukung. Apalagi gagasan besar ini juga dicetuskan oleh Soekarno, disambung Pak Harto, dan terakhir oleh Pak SBY. Tapi gagasan besar itu tdk pernah jadi keputusan politik dan selanjutnya direncanakan dengan matang. Hanya di era periode Pak Jokowi, gagasan besar ini dengan tegas diputuskan," ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (7/5/2019).
Ace mengatakan keputusan untuk memindahkan ibu kota bukan hal yang tiba-tiba dan tanpa kajian mendalam. Menurutnya, seharusnya semua pihak mendukung gagasan yang sudah diwacanakan sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno.

"Saya kira apa yang disampaikan Presiden Jokowi tentang pemindahan Ibukota dari Jakarta tentu telah melalui proses pengkajian yang sangat mendalam. Saat ini DKI Jakarta kan menghadapi berbagai persoalan serius seperti banjir, kemacetan dan lain-lain. Di samping DKI Jakarta sudah menjadi pusat bisnis dan ekonomi terbesar di negara kita," katanya.

Politikus Golkar itu pun yakin wacana pemindahan ibu kota itu dapat dieksekusi. Ace yakin Jokowi akan mampu merealisasikan gagasan pemindahan ibu kota Indonesia itu.

"Melihat rekam jejak Pak Jokowi dalam empat setengah tahun ini, saya yakin gagasan besar itu akan bisa dieksekusi. Kekuatan Pak Jokowi adalah mampu menyeksaikan dan mewujudkan gagasan atau konsep yg sudah dibicarakan sebelumnya. Banyak pekerjaaan besar seperti MRT, LRT, Jalan Tol yg mangkrak bisa diselesaikan dengan kepeminpinan pak Jokowi," tutur Ace.

"Kita bisa mencontoh negara tetangga. Malaysia memindahkan Ibukotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Hal yang biasa. Apalagi Pak Jokowi yang merupakan Presiden terpilih memiliki keinginan yang kuat untuk melalukan pemerataan pembangunan Indonesia," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Berkarya meminta petahana Presiden Joko Widodo dan pihak-pihak terkait untuk menyetop wacana pemindahan ibu kota. Pemerintah diminta untuk mengurusi hal-hal yang dinilai lebih urgen, seperti banyaknya petugas yang meninggal dalam Pemilu serentak 2019.

nasional