JAKARTA - DPD RI memberikan apresiasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 paling rumit dan terbesar di dunia l, berjalan tertib, aman dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik.

"Kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia yang baru kita laksanakan ini kita nilai berhasil. Selain itu pemilu serentak 2019 juga berjalan tertib, aman, lancar dengan berbagai catatan dan evaluasi, " kata Ketua DPD RI Oesman Sapta kepada pers usai rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri di Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa (7/5/2019).

Oesman mengatakan, DPD RI juga mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara kita. Pasalnya Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikitpun dari pemerintah. "Jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019," ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta saat memberikan keterangan pers.

Hadir dalam Rapat Kerja Evaluasi Pemilu Serentak 2019 tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Akhmad Muqowam, Pimpinan Komite I Benny Rhamdani, Fahira Idris, Fachrul Razi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN teddy Lhaksamana, Asisten Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting dan anggota Komite I DPD RI.

Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari Pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN. Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil namun perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.

"Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, " tegas Benny Rhamdani.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan secara prinsip pemilu berjalan demokratis lancar aman dan terjamin serta tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

"Kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti," ungkap Tjahjo Kumolo.

Kapolri Tito Karnavian Pemilu mengungkapkan bahwa rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang yakni selama 1 tahun satu bulan.

"Jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu," tegas Tito.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto pun menyatakan selama penyelenggaran pemilu netralitas prajutit tetap terjaga. Selain itu, TNI Polri terus berkordinasi saling mendukung soliditas TNI Polri untuk menjaga keamanan NKRI.

"TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu hingga penetapan hasil Pemilu.TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara," pungkas Hadi Tjahjanto. (bsg)
nasional