Joko Prasetyo

JAKARTA—Belasan ribu pengemudi ojek online yang tergabung  dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) melakukan aksi demo di depan gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Senin (23/4/2018). Usia berorasi, perwakilan Garda menyampaikan aspirasi kepada komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan.

Garda mengajukan tiga tuntutan dan meminta DPR memperjuangkan  kepada pemerintah atau Kementerian Perbuhungan (Kemenhub). Ketiga tuntutan itu adalah, pertama pengakuan legal eksistensi, peranan, dan fungsi ojek online sebagai bagian dari sistem transportasi nasional.

Kedua adalah penetapan tarif standar dengan nilai yang wajar, yaitu Rp3.000-Rp4.000 per kilometer. Tarif itu dianggap tidak mencukupi biaya perawatan kendaraan dan biaya lainnya. Sebelumnya, tarif ojek online mencapai Rp1.200 per- km.Penetapan itu dilakukan dengan metode subsidi dari perusahaan aplikasi agar tarif penumpang tetap murah dan terjangkau.

"Tuntutan yang ketiga adalah perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia yang mandiri.

Sebelumnya, setibanya di depan Gedung DPR, para pengunjuk rasa berkumpul sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa. Mereka kemudian membacakan  ikrar pengemudi ojek online.

"Kami mohon Bapak Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR, khususnya Komisi V bidang perhubungan, bersedia membentuk payung hukum yang di dalamnya memuat sekurang-kurangnya tiga aspek mendasar," menurut siaran pers GARDA.

Mereka juga kemudian melakukan konvoi motor dan berjalan kaki dari Pintu Timur Gedung DPR hingga ke depan Gedung DPR.

Ketua Komisi V Fary Djemi Francis yang menerima sejumlah perwakilan Garda mengungkapkan ada tiga hal penting yang akan disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan terutama para pengendara ojek transportasi roda dua, perlu ada hukum yang jelas. "Perlu ada regulasi yang jelas sehingga teman-teman semua yang sudah membantu pemerintah itu bisa dilindungi," ujarnya. (jok)