JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membuat 'kabinet zaken', yakni jajaran menteri yang diisi oleh sebagian besar dari kalangan profesional. Lantas, seperti apa susunan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla yang ada saat ini?

Setelah resmi dilantik sebagai presiden periode 2014-2019, Jokowi langsung mengumumkan susunan Kabinet Kerja yang resmi dibentuk pada 27 Oktober 2014. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional dan usulan partai pengusung Jokowi-JK pada Pilpres 2014, yakni PDIP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura, ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar, yang bergabung setelah pilpres.
Kabinet Kerja Jokowi-JK terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Namun, sepanjang 2014-2019, Jokowi sudah 4 kali melakukan bongkar-pasang susunan kabinetnya.

Hingga Sabtu (11/5/2019), dari 34 pos kementerian, tercatat ada 4 menteri dari PDIP, 3 menteri dari PKB, 3 menteri dari Golkar, 2 menteri dari NasDem, 1 menteri dari Hanura, dan 1 menteri dari PPP. Sementara itu, ada 20 orang yang berasal dari nonpartai. Ke-34 mereka itu adalah:

- Menteri dari PDIP
1. Puan Maharani yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
2. Tjahjo Kumolo yang menjabat Menteri Dalam Negeri
3. Yasonna Laoly yang menjabat Menteri Hukum dan HAM
4. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- Menteri dari PKB
1. Imam Nahrawi yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
2. Hanif Dhakiri yang menjabat Menteri Ketenagakerjaan
3. Eko Putro Sandjojo yang menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Menteri dari Golkar
1. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian
2. Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial
3. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya

- Menteri dari NasDem
1. Enggartiasto Lukita menjabat Menteri Perdagangan
2. Siti Nurbaya Bakar menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Menteri dari Hanura
1. Wiranto yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)

- Menteri dari PPP
1. Lukman Hakim Saifuddin yang menjabat Menteri Agama

Sementara itu, yang berasal dari kalangan profesional adalah:
1. Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
2. Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara
3. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan
4. Sofyan Djalil Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
5. Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Beppenas
6. Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN
7. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8. Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika
10. Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata
11. Muhammad Nasir sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
12. Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
13. Nila Djuwita Anfasa Moeloek sebagai Menteri Kesehatan
14. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15. Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
16. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan
17. Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian
18. Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM
19. Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan
20. Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri

Sementara itu, ada 2 pejabat setingkat menteri yang berasal dari kalangan parpol, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung dari PDIP dan Jaksa Agung Prasetyo dari Partai NasDem.

Sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mengusulkan Jokowi membuat kabinet zaken jika terpilih di periode 2019-2024.

"Kita juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet," ujar anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Syafii menerangkan kabinet zaken terdiri dari para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan oleh parpol.


nasional