JAKARTA � Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hari ini, Selasa 10 Mei 2016. Dia akan diperiksa untuk pengusutan dugaan suap pembahasan dua Raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.

"Iya (diperiksa) sebagai saksi untuk kasus reklamasi," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (10/5/2016).

Yuyuk mengungkapkan, pihaknya bakal mengorek keterangan Ahok seputar pemberian izin reklamasi hingga pembahasan dua raperda yang berujung suap itu dalam pemeriksaan ini.

"Keterangannya tentang proses pembahasan raperda, latar belakang penetapan besaran kontribusi tambahan, dan perizinan reklamasi yang dikeluarkan selama yang bersangkutan menjabat," paparnya.

Semenjak Ahok menjabat Gubernur menggantikan Presiden Joko Widodo, ia telah mengeluarkan beberapa izin prinsip maupun pelaksanaan dalam proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta itu.

Sebelumnya, izin prinsip dan pelaksanaan terkait pembuatan 17 pulau di pesisir utara Jakarta juga telah dikeluarkan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo alias Foke.

Salah satu izin pelaksanaan ini telah Ahok berikan kepada PT Muara Wisesa Samudera, selaku anak usah PT Agung Podomoro Land, untuk mengerjakan Pulau G atau Pluit City seluas 161 hektare.

Dia juga memperbarui izin yang telah dikantongi PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group, yang mendapat jatah mereklamasi lima pulau buatan, yakni mulai dari Pulau A hingga E.

Sekadar diketahui, sebelum memeriksa Ahok, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak di lingkungan Pemprov DKl terkait kasus ini. Mereka yang diperiksa di antaranya Kepala Bappeda, Tuti Kusumawati hingga Kepala BPKAD, Heru Budi Hartono.

Selain nama di atas, penyidik juga telah memeriksa Staf Khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja. Bahkan, Sunny menjadi salah satu orang yang sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus ini.

Penyidik KPK juga telah memeriksa beberapa anggota DPRD DKI. Mereka di antaranya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, Wakil Ketua Balegda, Merry Hotma, Anggota Balegda, Muhammad Sangaji, hingga Ketua Pansus Reklamasi, Selamat Nurdin.

Selain itu, KPK telah memeriksa beberapa pengusaha yang terlibat dalam proyek reklamasi ini, seperti Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, Direktur Utama Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan CEO Pluit City Halim Kumala hingga Nono Sampono.

Hingga saat ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap terkait reklamasi. Ketiganya adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT Agung Podomoro, Trinanda Prihantoro.(okezone.com)