JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyindir Said Didu yang mundur dari PNS setelah pemilu. Said Didu menyatakan dia mundur dari PNS seusai pemilu karena tak masuk timses paslon mana pun.

"Saya bukan tim sukses dan bukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi," kata Said Didu saat dihubungi detikcom, Selasa (14/5/2019) malam.

Dia kemudian berbicara soal pengunduran diri Dahnil Anzar Simanjuntak dari PNS saat bergabung ke BPN Prabowo-Sandiaga. Dia menilai pengunduran diri itu wajar karena Dahnil menjabat Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi.
Said kemudian mengaku sudah sering mengkritik kebijakan pemerintah. Bahkan, kata Said, kritik terhadap pemerintah sudah dilakukannya sejak era Soeharto sebagai presiden.

"Saya mengkritik kebijakan pemerintah sejak dulu walau sedang menjabat. Sejak zaman Pak Harto sebagai diskursus pengambilan keputusan publik. Bahkan saat menjabat pun saat pemerintahan SBY saya lakukan," ujar Said.

Dia menyatakan telah bekerja lebih dari 32 tahun sebagai PNS dan berhak meminta pensiun. Diajuga mengatakan alasan pensiun dari PNS adalah merasa kebebasan berpendapat dibatasi.

"Saya mundur karena kebebasan berpendapat makin dibatasi," ucapnya.
Said juga mengaku merasa diperlakukan tidak adil. Dia kemudian menyebut pernah dipecat dari jabatan Komisaris PTBA (PT Bukit Asam) karena dianggap tak sejalan dengan Menteri BUMN.

"Terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum di PNS dan BUMN. Banyak PNS dan pimpinan BUMN yang jelas-jelas tidak netral tapi tidak kena sanksi. Saya sendiri langsung dipecat sebagai Komisaris PTBA hanya karena dianggap tidak sejalan dengan Menteri BUMN. Sementara banyak ASN dan pimpinan BUMN jelas-jelas memihak 01 tapi tidak diapa-apakan," tuturnya.

Surat pengunduran dirinya juga sudah diserahkan ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Jabatan terakhir Said Didu di BPPT adalah Perekayasa Madya.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf mempertanyakan alasan Said Didu baru sekarang pensiun. Padahal, kata TKN, Said Didu mengkritik pemerintah selama masa kampanye.

nasional