"Saya berharap ya dalam konteks ini people power tidak akan terjadi kalau tidak ada kecurangan tapi akan terjadi kalau kecurangan terus berlangsung," kata Eggi di Polda Metro Jaya, Jumat (25/4).

Eggi yang merupakan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menegur pihak penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berlaku adil.

"Maka yang bisa hentikan kecurangan adalah Jokowi sendiri, caranya gimana? Larang KPU jangan begitu kan dia sebagai Presiden bukan carpes harus berlaku adil untuk rakyat Indonesia," tegasnya.

Namun, lanjutnya, apabila Jokowi yang merupakan persaingan Prabowo ini membiarkan hal tersebut terjadi, maka dirinya menilai jika Jokowi merupakan penjahat demokrasi.

"Kalau Jokowi tidak melakukan penghentian kepada cara-cara kotor seperti ini, Jokowi termasuk penjahat demokrasi. Begitu saya kira," tutur Eggi.

Sebelumnya, politisi PAN Eggi Sudjana dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pidatonya yang menyerukan gerakan 'people power'. Pelapor bernama Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung melaporkan Eggi atas dugaan makar dan atau melanggar undang-undang ITE.

"Setelah diteliti people power itu sama dengan makar atau merebut kekuasaan yang sah. Saya sebagai warga negara merasa terganggu dengan statemen ini karena memang ini baru statement mungkin untuk pelaksanaanya kita belum tahu, tapi baru statemen ini sudah satu bentuk ancaman kepada stabilitas keamanan negara yang akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil yang nggak mengerti apa-apa tentang politik," kata Dewi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/4).

Sumber: merdeka.com