JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Menko Polhukam Wiranto atas rencana pembentukan Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu. Ia menyebut Wiranto tidak paham konstitusi RI.

"Wiranto cenderung melawan konstitusi, menurut saya. Ucapan-ucapannya belakangan ini," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Menurut Fadli, rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ia pun heran dengan rencana tersebut.

"Wiranto mungkin harus mengubah dulu konstitusi kita. UUD 1945, itu adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan. Berserikat dan berkumpul. Itu dijamin oleh konstitusi kita. Jadi jangan seenaknya bicara seperti itu," ujarnya.

Selain itu, dia menilai rencana ini bisa membuat negara tampak represif. Fadli menyebut pembentukan Tim Hukum Nasional ini direncanakan tanpa dasar pemikiran yang jelas.

"Rezim ini bisa dianggap sebagai rezim yang represif dan otoritarian, tapi amatiran. Karena ya, itu tadi asal jeplak saja. Nggak didasarkan pada pemikiran yang kokoh dan pertimbangan yang jelas," ucap Waketum Gerindra itu.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu. Menurutnya, tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.
Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri atas beberapa pakar. Saat ini ia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.

Sumber: detik.com
nasional