JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku takut jika para terpidana korupsi akan melakukan gugatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, KPK selama ini dalam mentersangkakan orang selalu berpedoman kepada hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Seperti contohnya, dalam kasus korupsi Hambalang, KPK menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng.

Kemudian dalam kasus korupsi penyelenggaran dana haji 2011-2013 yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, dan kasus cek pelawat yang menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom.

"Saya takutnya nanti orang-orang ini akan menuntut KPK, dan kita tidak ingin terjadi seperti itu," ujarnya dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Mencari Sumber yang Waras' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Wakil Ketua Partai Gerindra tersebut mengecam sikap KPK yang tidak memercayai hasil audit dari BPK, di mana ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar dari pembelian lahan RS Sumber Waras. "Jadi KPK ini jangan pura-pura bodoh, tegakan hukum dengan sebenar-benarnya," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR mengatakan, lembaganya tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok.

Karenanya, dari hasil tersebut, KPK tidak akan meningkatkan status proses hukum tersebut ke dalam tahap penyidikan. Agus juga menjelaskan, pihaknya sudah mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut.

Diantaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, dan Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras. (okezone.com)