Roky dilaporkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Bitung atas pemberitaan pungutan liar yang terjadi di sekolah tersebut. Pada 25 September lalu, Roky menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Polda Sulut.

Sebuah laptop dan kelengkapan kerja miliknya juga disita penyidik. Roky dijerat UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mengunggah tayangan liputannya ke media sosial.

"IJTI berpendapat UU ITE ini banyak memasung kebebasan dan layak dipertimbangkan untuk direvisi, karena tidak sesuai dengan kebebasan berpendapat," Kata Ketua IJTI Yadi Hendriana di Jakarta.

Dia menambahkan, jika ada ketidakpuasan dengan hasil liputan pekerja jurnalistik, sebaiknya dibawa ke Dewan Pers.

IJTI juga mengimbau awak media untuk hati-hati dan bijaksana dalam mengupload ulang hasil karya mereka ke sosial media. Mengingat acuan hukum antara sosial media dan karya jurnalistik yang tayang di televisi berbeda.

Sementara itu, saat menjalani pemeriksaan di ruang nomor 13 Subdit Perbankan Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Roky meminta untuk diperiksa memakai UU Pers.