JAKARTA-Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Pribowo, mengaku tidak sependapat dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang memberikan remisi terhadap para koruptor.

Pernyataan Johan ini, menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK, Harkristuti Haskrisnowo dalam tes wawancara calon pimpinan (Capim) KPK yang diselenggarakan di Jalan Medan Merdeka, Gedung Sekertariat Negara (Setneg), Jalan Mean Merdeka, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Menurut Johan, korupsi adalah kejahatan luar biasa dan berbeda dengan pencurian atau perampokan biasa. Oleh karenanya, para koruptor seyogianya tidak diberikan remisi kurungan penjara.

"Saya tidak setuju kalau remisi diberikan, karena korupsi kejahatan sangat luar biasa, dan sangat tidak adil orang yang masuk kejahatan luar biasa bisa dapat remisi," tegas Johan menjawab pertanyaan Pansel KPK.

Johan mengatakan, pemerintah harus mengkaji ulang pemberian remisi terhadap para koruptor tersebut. Pasalnya, hal tersebut akan memberikan persepsi bahwa pemerintah terlalu baik terhadap para koruptor.

"Jadi korupsi, narkoba dan terorisme, tidak bisa diberikan remisi karena kejahatannya sangat luar biasa," pungkasnya.

Setelah jadi pimpinan KPK, Johan juga menegaskan akan membenahi internal lembaga antirasuah tersebut, tak akan ada lagi status tersangka yang terlalu lama hingga mencapai setahun atau dua tahun.

"Ini perlu diperbaiki tidak boleh tersangka dijadikan tersangka sangat lama, kan kasihan tersangka tidak ada kepastian hukum," pungkasnya.