JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kementerian hingga pemerintah daerah untuk menyederhanakan perizinan guna menyongsong Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Jokowi menegaskan akan ikut terlibat aktif sampai akhir masa jabatannya.

"Hati-hati, jangan terjebak rutinitas, pola lama setop. Kita harus berhenti. Lima tahun ke depan mohon maaf saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Apa pun yang paling baik bagi negara akan saya lakukan," ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Tidak lupa, Jokowi menekankan betapa pentingnya efisiensi lembaga. Lembaga yang dinilai tidak berkontribusi, kata Jokowi, bisa saja ditutup.

"Tanpa itu jangan bermimpi. Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel, karena perubahan global sangat cepat," kata Jokowi.

Strategi lainnya untuk mendorong perekonomian Indonesia adalah investasi. Jokowi menyentil sejumlah daerah, termasuk Jakarta, yang belum menyelesaikan masalah perizinan sehingga investor cenderung enggan menanamkan modalnya.

"Investasi, perizinan berbelit, baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten, kota, belum ada penyelesaian drastis. Lima tahun lalu investor berbondong datang, tapi yang netas, sangat kecil sekali," kata Jokowi.

nasional