Okezone.com

Juru bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di Mako Brimob Pekanbaru, hari ini. Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, tahun anggaran 2013-2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pemeriksaan itu untuk menelisik asal-usul uang Rp1,9 miliar yang ditemukan penyidik KPK menggeledah rumah dinas bupati pada Jumat, 1 Juni 2018.

"Terhadap saksi Bupati kami konfirmasi terkait asal-usul uang Rp1,9 miliar yang ditemukan di rumah bupati sebelumnya," kata Febri, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Selain Amril, KPK juga memeriksa tiga orang lainnya untuk dimintai keterangan. Namun, KPK tak merinci identitas pihak lainnya tersebut.

"Terhadap Bupati, penyidik mengonfirmasi informasi dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan terkait sejumlah proyek di Bengkalis," tutur dia.

Selain uang Rp1,9 miliar, tim penyidik lembaga antikorupsi juga mendalami informasi soal adanya dugaan aliran dana yang mengalir ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dari beberapa perusahaan terkait pengurusan sejumlah proyek di daerah itu.

Febri menekankan, pihaknya akan terus mengusut perkara in. Menurutnya, dalam waktu dekat penyidik juga akan meminta keterangan dari pejabat Pemkab lainnya dan anggota DPRD Bengkalis untuk mendalami proses pembahasan anggaran.

"Nanti panggilan akan disampaikan, kami ingatkan agar para saksi yang dipanggil datang dan memenuhi kewajiban hukum," ucap Febri.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek peningkatan Jalan Batu Panjang‎-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bangkalis, tahun anggaran 2013-2015. Dua tersangka tersebut adalah Sekda Dumai, M Nasir dan Dirut PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana suap pembangunan peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, tahun anggaran 2013-2015. Atas perbuatan keduanya, negara diduga merugikan negara hingga Rp495 miliar.

(okezone.com)