"Kita akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Jokowi seperti dikutip dari situs setkab.go.id, Sabtu (9/6).

Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk Periode 2019 - 2020, setelah sukses menjaring suara yang dibutuhkan dalam voting yang dilakukan dalam Majelis Umum PBB di New York pada Jumat, 8 Juni 2018 pukul 09.00 waktu setempat.

Pemungutan suara diikuti oleh 190 negara dari total 193 anggota Majelis Umum PBB. Tiga negara tak ikut serta dalam pemungutan suara tersebut.

Syarat agar kandidat dapat terpilih dalam proses voting itu adalah harus berhasil mengumpulkan 127 suara atau dua pertiga dari anggota tetap PBB. Dan, suara yang dikumpulkan oleh kandidat harus melebih negara saingan dalam satu grup yang sama.

Dengan total suara sebanyak 144, Indonesia berhasil mengumpulkan vote lebih banyak dibandingkan Maladewa saingannya dalam grup Asia-Pasifik yang hanya menjaring 46 suara. Demikian seperti ditayangkan dalam saluran siaran langsung PBB via daring,Webtv.un.org, Jumat (8/6).

Indonesia akan menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB bersama dengan negara dari grup lain yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak dalam voting tersebut.

Mereka antara lain, Jerman (184) dan Belgia (181) dari Grup Eropa Barat dan Negara Lain, Afrika Selatan (183) dari Grup Afrika; serta Republik Dominika (184) dari Grup Amerika Latin dan Karibia.

Kesuksesan ini membuat Indonesia kembali terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk keempat kalinya sepanjang sejarah Tanah Air, setelah sebelumnya pernah menduduki kursi tersebut pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut bangga atas terpilihnya Indonesia dan perjuangan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. "Selamat Indonesia berhasil masuk DK PBB. Karena itu perjuangan lama dan kontribusi dari Menlu kita kembali masuk ke DK PBB," katanya di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (9/6).

Airlangga berharap, Indonesia ke depan lebih siap mengingat ada banyak tantangan global yang dihadapi Indonesia sebagai anggota DK PBB. Antara lain soal perdamaian dan kemanusiaan yang mesti diperjuangkan.

"Harapannya tentu kita berkiprah secara lebih nasional dan internasional karena tantangan dunia ini kan banyak flash point Asia. Jadi masalah laut China Selatan masalah di Korea, kemudian di Rohingya di mana terjadi imigrasi yang merupakan suatu tragedi kemanusiaan," ucapnya.

Indonesia menjadi anggota DK PBB juga punya kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan khususnya konflik sosial dan keagamaan terutama konflik Palestina - Israel di Yerusalem. Sebab Indonesia merupakan negara muslim terbesar.

"Tentu ini Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di ASEAN itu perlu untuk membuat suatu langkah atau statement bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara permanen," imbuhnya.

"Dengan demikian dengan duduknya Indonesia di DK PBB diharapkan PBB masukan yg lebihkomprehensif terhadap apa yg terjadi di belahan bumi selatan. Termasuk juga soal Palestina," tandas Menteri Perindustrian ini.

(Merdeka.com)